MARITAING — Kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste, tepatnya di Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat.
Mulai dari sulitnya akses pelayanan keimigrasian, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga keterbatasan tenaga pendidik.
Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn) Johni Asadoma, bersama Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH., MH., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, di Maritaing, Kamis 29 Oktober 2026.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau Pos Pemantauan Imigrasi sekaligus berdialog dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur pendidikan setempat.
Wakil Gubernur Johni Asadoma mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendengar langsung persoalan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kami ingin mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat Alor Timur, khususnya Maritaing yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Tentu ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi, dan jika perlu intervensi pusat, kami akan sampaikan,” ujarnya.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Beranda Imigrasi Alor. Kehadiran layanan ini diharapkan memangkas hambatan masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan yang sebelumnya harus dilakukan hingga ke Kupang, bahkan Surabaya, kata Asadoma.
Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyambut positif kehadiran layanan keimigrasian tersebut. Menurut dia, akses pelayanan paspor yang lebih dekat akan memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah.
“Dulu kalau kita mau urus paspor itu susah setengah mati, harus ke Surabaya, bolak-balik berhari-hari. Tetapi hari ini, dengan hadirnya imigrasi di Alor, itu sesuatu yang menurut saya ajaib. Ini sangat memengaruhi pariwisata kita,” kata Rocky.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan instansi vertikal terus diperkuat agar pelayanan publik di wilayah perbatasan semakin mudah dijangkau.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, mengatakan pihaknya berkomitmen mendekatkan pelayanan keimigrasian melalui pola jemput bola.
“Kami siap memberikan paspor. Kami yang datang, kami bawa alatnya. Bapak-Ibu tidak usah pusing lagi. Ini adalah wujud negara hadir untuk memfasilitasi dan menertibkan administrasi, bukan untuk menghukum,” tegas Saroha.
Ia menjelaskan, pemerintah juga menyediakan Pas Lintas Batas (PLB) secara gratis. Namun, dokumen tersebut belum dapat digunakan untuk memasuki wilayah Timor Leste karena negara tetangga tersebut mewajibkan paspor resmi dan pelintasan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Karena itu, masyarakat diminta memahami ketentuan keimigrasian dan menghindari jalur tidak resmi yang berisiko menimbulkan persoalan hukum, harapnya.
Imigrasi juga berencana mengembangkan Desa Binaan Imigrasi (DBI) serta menugaskan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di kawasan perbatasan.
Namun, persoalan keimigrasian bukan satu-satunya masalah yang disampaikan warga.
Sebelumnya, seorang tokoh masyarakat setempat mengungkapkan, selama ini sebagian warga masih mengandalkan jalur tidak resmi atau jalan tikus untuk melintasi perbatasan.
“Kami punya hubungan keluarga erat dengan Timor Leste. Dulu kami hanya bermodal KTP dan lewat jalan tikus, selalu dihantui rasa takut. Dengan adanya layanan imigrasi ini, kami berharap bisa melintas dengan aman dan legal,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat Maritaing berharap kehadiran layanan imigrasi tidak hanya menjadi fasilitas administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi warga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Timor Leste
Dalam dialog tersebut, masyarakat mengeluhkan harga BBM di Maritaing yang dilaporkan mencapai Rp30.000 per liter. Kondisi ini dinilai membebani aktivitas ekonomi warga, terutama nelayan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk melaut.
Keterbatasan tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta juga menjadi perhatian. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut pengawasan wilayah negara, tetapi juga pemerataan pelayanan dasar.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Johni Asadoma menjanjikan perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan pembangunan tiga jembatan strategis yang direncanakan pada 2027.+++
j.k