MEDIA WLN – Selama masa pandemi, pemerintah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak virus Corona.
Bantuan tersebut terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, BLT Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk kelurahan.
Sampai saat ini secara nasional BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen. Artinya masih ada 85 persen bantuan yang belum diterima oleh masyarakat.
Dilansir berbagai media Bansos Tunai juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai.
Presiden Jokowi meminta prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan. Selain itu, Jokowi juga meminta masyarakat aktif menanyakan haknya kepada perangkat desa bila belum mendapatkan BST/BLT.
Kelaparan Mengintai
Pandemi Corona berakibat mandeknya perekonomian. Banyak sektor usaha tutup. Pekerja dirumahkan hingga di PHK. Warga pun diminta lebih baik di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona.
Hanya saja timbul persoalan baru. Warga yang terdampak pandemi ini sudah tidak punya pendapatan. Untuk makan pun susah. Mengatasi hal itu, pemerintah memberikan banyak stimulus bantuan kepada masyarakat selama pandemi Corona. Jumlahnya cukup besar, ‘banjir’ bantuan untuk warga, ada bersumber dari pusat (APBN), dan APBD.
Kisruh bantuan langsung tunai di Kabupaten Lembata
Pembagian Bantuan Langsung Tunai Tahap I untuj beberapa desa di Kabupaten Lembata sudah dilakukan. Rencananya Tahap Kedua akan dilakukan sejak tanggal 28 Mei 2020 mendatang.
Walau demikian aroma tak sedap usai pembagian BLT DD tercium. Sebut saja misalnya, di desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape terjadi seoranhg warga terpaksa memukul ketua RT setempat karena dirinya tidak di akomodir sebagai penerima bantuan.
Di desa Laranwutun tersebut, banyak warga miskin yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak diakomodir sementara itu pesiunan PNS yang diakomodir dengan alasan sakit menahun.
Lain lagi kisah kisruh BLTdi Desa Balauring, Kecamatan Omesuri. Sejumlah warga Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/5/2020), memutuskan untuk menyegel kantor Desa setempat. Aksi penyegelan tersebut dipicu penyaluran BLT yang dinilai warga tidak sesuai hasil musyawarah Desa (Musdes).
Selain menyegel kantor Desa warga juga menyegel kendaraan operasional Desa berupa satu buah pick up dan dua sepeda motor.
Rijal Muhamad, warga Desa Balauring, Kamis (21/5/2020) menjelaskan, Kepala Desa Balauring, Syarif Pati Pilohi, dua kali mengganti jumlah penerima BLT dari 204 KK yang disepakati bersama dalam Musyawarah Desa, menjadi 144 KK. Sehingga sebanyak 60 KK tidak diakomodir.
Aulia Djafar, orang muda Desa Balauring, mengungkapkan warga kesal karena kepala desa memanipulasi data BLT Covid-19. Jumlah warga penerima BLT yang disepakati bersama saat musyawarah Desa pada 9 Mei 2020, jelas Djafar, berbeda lagi dengan yang dilaporkan ke pihak kecamatan. Kata Djafar, musyawarah desa pertama menetapkan 204 penerima BLT.
“Kita anggap itu cacat mekanisme dan pengkhianatan oleh kepala desa,” tegasnya.
Dia menambahkan hasil monitoring itu menetapkan data penerima harus sesuai musyawarah desa pertama yakni sebanyak 204 penerima.
Namun persoalan kembali terjadi karena kepala desa tidak menggunakan data sebagaimana ketetapan musyawarah. Menurut dia, pihak Kecamatan pun tetap menolak data yang tidak sesuai musyawarah desa.
Sementara itu, Kepala Desa Balauring, Syarif Patipilohi menampik tudingan dirinya mengangkangi hasil Musdes. Dirinya menjelaskan, meski 204 nama sudah di sepakati di dalam Musyawarah Desa, namun dirinya mendapati sejumlah nama warga yang menurutnya mampu dan terdata sebagai penerima BLT hasil Musdes itu.
“Saya lihat nama nama yang ada dalam musdes banyak yang mampu, kan BLT ini untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Saya ingin lihat ulang lagi. Kita saring benar-benar nama yang terima,” ungkapnya.
Melihat massa yang marah, Syarif pun berencana mencairkan BLT itu pada ada sore hari sesuai kesepakatan di dalam musyawarah desa.
Namun warga menolak untuk membuka kembali kantor dan menerima BLT. Mereka cuma menuntut Bupati mencopot Syarif dari jabatan kepala desa.
Ancaman BST
Kisah kisruh BLT merembes ke BST-Bantuan Langsung Tunai untuk warga yang berdomisili di kelurahan. Warga kurang mampu di RT 05/ RW 02, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata yang terdampak covid-19 menilai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial oleh pemerintah setempat tidak tepat sasaran.
Sebanyak 30 KK yang diusulkan Ketua RT berdasarkan 14 kriteria yang diisyaratkan Pemerintah Pusat diabaikan pihak kelurahan.
”Kami yang didata 30 KK, kenapa hanya 6 KK yang menerima. Kami menduga ada permainan pihak pemerintah kelurahan dan mengabaikan 14 kriteria dari Kementerian,” kata Florentinus Sinyo Koban salah satu warga yang menjadi korban di Lewoleba, Kamis (21/5/2020).
Menurut Sinyo, Pemerintah Kelurahan Lewoleba Utara secara sepihak mengambil keputusan sendiri untuk mengubah data penerima BST yang diusulkan dari RT.
Ketua RT 05 Yulius B. Bata mengatakan, bahwa saat melakukan pendataan 30 KK dan diusulkan ke pemerintah melalui Kelurahan, namun dalam perjalanan pihak kelurahan hanya mengakomodir 6 KK sebagai penerima BST.
Sementara itu Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 2.366 KK tahap pertama di Lembata, mulai diluncurkan untuk warga 7 Kelurahan di dalam Kota Lewoleba. Pemerintah Pusat mengakomodir 4.279 KK dari usulan Pemda sebanyak 4.731 KK penerima BST Non DTKS.
Bupati Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Eliazer Yentji Sunur, didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aloysius Buto, bersama Kepala Kantor Pos Pembantu Wilayah Lembata, Rabu (20/5/2020) melaunching program bantuan uang tunai kepada warga yang terdampak pandemi covid-19.
Begini Himbauan Tokoh Agama
Kisruh Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Soasial Tunai ini mendapat tanggapan dari tokoh agama di Kabupaten Lembata. Pastor Paroki Sta. Maria Bintang Laut Waipukang, RD. Arnoldus Guna Koten saat menggelar misa live streaming pada perayaan Kenaikan Isa Almasih, Kamis, 21 Mei 2020 meminta warga Lembata untuk tetap menjaga kondisi lingkungan agar tetap kondusif pasca pembagian BLT dan BST.
“BLT dan BST ini pemberian pemerintah. Tetap jaga kondisi agar tetap kondusif. Karena bantuan ini diberikan atas dasar bencana nasional covid 19,” ungkap Noldy Koten.
Koten lebih jauh menegaskan, sejak adanya bantuan pemerintah pusat untik warga, ada pergeseran fenomena bahwa warga leboh takut terhadap BLT/BST karena tidak dapat ketimbang takut terhadap virus corona.
“Saat ini warga lebih takut tidak dapat BLT dan BST ketimbang takut terhadap virus corona,” ungkapnya dalam kotbah saat perayaan misa streaming kenaikan Isa Almasih, Live dari Gereja St. Mikhael Baopukang, Kamis, 21 mei 2020.
Dia meminta agar warga tetap mengikuti protocol kesehatan covid 19 dan anjuran pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus corona walau saat ini tidak lagi menjadi momok yang menakutkan ketimbang BLT/BST. ***
sandro wangak