Karena Pungutan Sejuta Itu, Lamanepa Tertunduk di Meja Korupsi

suluhnusa.com_Bila tindakan korupsi adalah bagian dari mafia, maka patutlah disebut kasus Lamanepa adalah mafia birokrasi yang merajalela sampai ke desa. Sebab itu, tak heran bila urunan satu juta itu, lalu menjerat Lamanepa ke Meja Korupsi.

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai  negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 

Kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah sangat banyak. Bahkan sebagian ilmu sosial sudah menyatakan bahwa korupsi itu sudah mengakar menjadi budaya bangsa Indonesia. Kalau benar pernyataan tersebut, tentunya akan bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur seperti yang terkandung di Pancasila, ataupun seperti yang telah diajarkan oleh agama-agama yang berkembang subur di Indonesia.

Korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, akan tetapi di Indonesia korupsi sudah menjadi suatu kebiasan yang subur di kalangan para pejabat dari level tertinggi pejabat negara, sampai ke tingkat RT yang paling rendah.

Patutlah bila, Negeri tersandera korupsi adalah sandangan yang tepat untuk Indonesia saat ini. Disisi lain, ada negara yang terkenal dengan kesadisan mafianya. Tengoklah mafia kriminal di Italia, mafia narkoba di Meksiko, dan mafia Yakuza di Jepang. Ternyata Indonesia mempunyai ‘prestasi’ yang tak kalah dengan fenomena mafia di negara lain. Inilah fenomena mafia birokasi di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia pajak dan mafia politik. Mafia birokrasi inilah yang menjadi penyebab tindakan korupsi dan manipulasi di Indonesia semakin merajalela. 

Nah, di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT ada mafia ini. Mafia Birokrasi merajalela sampai ke desa. Terbukti, kasus korupsi yang melibatkan Kepala BPMD Kabupaten Flore Timur, Ramly Lamanepa adalah bagian dari mafia birokrasi yang sedang merajalela ke desa. 

Terbukti,  Kepala BPMPD Flotim Ramly Lamanepa didakwa sebagai pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam kasus dugaan korupsi pungutan Rp 1 juta/desa di Kabupaten Flotim TA 2012. 

Demikian terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan oleh JPU Kejari Larantuka Bambang S dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim IB Dwiyantara didampingi anggota Agus Komarudin, dan Anshory Sayfudin di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin 16 Desember 2013.

Menurut JPU, saat Lamanepa mendapatkan informasi adanya dana PPID untuk Kabupaten Flotim di APBN 2012 maka selanjut terdakwa berencana mengajukan permohonan dana dengan proposal yang berisi data serta profil desa.

Selanjutnya, Rabu 29 Februari 2012 diadakan rapat disimpulkan tiga kesimpulan dan diutus 17 staf BPMPD Flotim untuk mengumpulkan bahan dan data dilengkapi surat perintah dan SPPD. 

Selain itu 17 staf juga diinstruksikan untuk meminta kepala desa memberikan dukungan partisipatif berupa dana Rp 1 juta dan dana yang dikumpulkan disimpan oleh sekretaris BPMPD Flotim Rufus Koda Teluma atas perintah terdakwa. Ada 114 desa di Kabupaten Flotim yang bersedia menyerahkan dana Rp 1 juta per desa untuk biaya proposal dan dana Rp 1 juta dikumpulkan kepala desa dari kas APBDes serta dana pribadi maupun iuran kepala desa dan perangkat desa. 

Berdasarkan daftar tanda terima total dana yang terkumpul mencapai Rp 114 juta tapi biaya penjilidan proposal dana PPID hanya sebesar Rp 8.500.000 dan untuk membiaya penjilidan proposal dipinjam dananya dari bendahara BPMPD Flotim.

Diteruskan pada tanggal 8 Maret 2012 terdakwa ditemani Kasubag Keuangan BPMPD Flotim Simon Soge Makin menyerahkan proposal ke Kemendagri cq Dirjan PMD Kemendagri dan Banggar DPR RI Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN; Pasal 122 ayat 9 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Ini dia, atas apa yang dilakukan oleh Ramly Lamanepa tersebut maka Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan f UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak hanya itu, JPU pun menduga bahwa aliran dana ini bukan hanya dinikmati oleh Ramly Lamanepa. Dugaan ini mengarah kepada sebuah kebenaran. Patut pula dibenarkan atas dugaan JPU ini, bila mengacu pada perilaku korupsi tidak lain dan tidak bukan adalah mafia birokrasi juga.

Dan karena itu, Bupati Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosep Lagadoni Herin, pada 1 November 2013, pun di periksa di Kejaksaan Negeri Larantuka, berkaitan dengan kasus pungutan liar Rp 1 juta per desa yang dilakukan terdakwa Ramly Lamanepa.

Dikisahkan, Yosni, sapaan akrab Yosep, tiba di Kejari Larantuka sekitar pukul 11.00 Wita menggunakan mobil dinas nomor polisi EB 1 C. Yosni didampingi Kepala Bagian Hukum Saiman Peten Sili dan sejumlah staf pada Bagian Hukum Sekrertariat Daerah Flores Timur.

Yosni lebih dahulu diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka Made Sujatmika di ruang lobby Kantor Kejari Larantuka. Beberapa saat kemudian, dia digiring memasuki ruang kerja Made Sujatmika. Yosni lalu dipindahkan ke Ruang Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Avi Yuanto untuk menjalani pemeriksaan. ”Beliau masih diperiksa sebagai saksi,” kata Sujatmika.

Menurut Sujatmika, pemeriksaan terhadap Yosni sudah diagendakan oleh Kejaksaan Larantuka. Sebab, Yosni merupakan atasan langsung Ramly Lamanepa yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan ini bukan atas desakan Kejaksaan Tinggi NTT, tapi sudah diagendakan sejak awal. Ehemmm…titik terang sebuah kebenaran. sekali lagi pemeriksaan bukan desakan Kejarti NTT tetapi memang sudah direncanakan sejak awal. 

Sujatmika mengatakan, Yosni diduga mengetahui proses awal terjadinya pungutan liar tersebut. “Ramly kan anak buahnya Bupati,” ucapnya. Sujatmika enggan memastikan apakah Yosni bisa dijadikan tersangka. “Tunggu saja hasil pemeriksaan.” 

Pemeriksaan terhadap Yosni sempat dihentikan sementara karena penyidik Kejaksaan harus menjalankan salat Jumat. Adapun Yosni tidak banyak berkomentar ketika ditanya wartawan pada saat jeda pemeriksaan. “Pemeriksaan masih dilanjutkan pukul 13.15 Wita,” ucapnya.

Kasus pungutan liar tersebut diungkapkan lembaga swadaya masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flores Timur pada 2012 lalu. Pungutan dilakukan terhadap 114 desa di Kabupaten Flores Timur.

Uang urunan atau pungutan ini digunakan untuk memuluskan permohonan pengucuran dana, yang didalihkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dari pemerintah pusat. Selain untuk membiayai penyusunan proposal, pungutan juga dipakai sebagai biaya melobi seorang pejabat di Jakarta.

Siapakah pejabat itu.? Wait and See sajalah.! Yang pasti, kasus tersandungnya Ramly Lamanepa di Meja Korupsi gara-gara urunan satu juta dari Desa ini, selalu menarik dikuping dan lezat dilidah kata. (lorens leba tukan/sandro wangak)