LEWOLEBA – SETIDAKNYA dua Lembaga yang melakukan verifikasi dan validasi gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lembata menyimpulkan tidak ada yang benar benar layak dari 10 gedung KDKMP yang diperiksa.
Ada tiga rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara dan dikirim ke pemerintah pusat, pertama, Layak; Kedua, Layak dengan catatan dan Ketiga, Tidak layak.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Lembata, Wilhelmus Leweheq kepada wartawan di ruangan kerjanya, 12 November 2026 usai rapat review hasil verifikasi dan validasi bersama tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT.
Adapun 10 KDKMP yang diverval oleh Koperindag dan direview kembali oleh BPKP adalah Desa Pasir Putih, Desa Wuakerong, Desa Waijarang, Desa Pada, Desa Ile kimok, Desa Kolontobo, Desa Dikesare, Desa Wailolong, Desa Watodiri dan Desa Aulesa.
Dari hasil verifikasi terhadap 10 (sepuluh) gedung KDKM0 yang dituangkan dalam berita acara, dua KDKMP dinyatakan tidak layak dan delapan dengan rekomendasi Layak dengan catatan.
“Tidak ada yang benar benar layak. Dua tidak layak dan delapan dinyatakan layak dengan catatan karena ada kekurangan. Dua yang tidak layak itu adalah KDKMP Desa Aulesa san Desa Watodiri”, jelas Wilem Leweheq.
Sementara itu delapan KDKMP yang dinyatakan layak tapi dengan catatan karena memiliki kekurangan adalah KDKMP Desa Pasir Putih, Desa Wuakerong, Desa Waijarang, Desa Pada, Desa Ile kimok, Desa Kolontobo, Desa Dikesare, Desa Wailolong,
“Kami hanya melakukan verifikasi dan validasi secara kasat mata tanpa meneliti mutu fisik gedung. Kewenangan kami hanya memberikan rekomendasi sesuai pengamatan dan pemeriksaan lapangan”, ungkapnya.
Lebih jauh Wilem Leweheq tim menjelaskan dinas melakukan verifikasi validasi bulan September dan di review lagi oleh tim BPKP bulan November 2026. Hasilnya sama.
Hasil verifiaksi dan validasi itu dituangkan dalam berita acara dari kementrian dilaporkan ke pemerintah pusat melalui aplikasi simkopdes.
Menururutnya tim verifikasi dan validasi pihak Agrinas mengirim data ke Kementrian Koperasi dan selanjutnya dilakukan verifiakasi tahap pertama sebanyak 10 KDKMP dari 20 an KDKMP yang sudah selesai dibangun di Kabupaten Lembata.
Review verifikasi dan validasi tim BPKP hasilnya sama.
“Kami baru selesai rapat dengan tim BPKP. Hasil review sama dengan hasil verifikasi yang kami lakukan bulan September. Dua tidak layak dan delapan layak dengan catatan Artinya tidak ada yang benar benar layak”, tegasnya.
Usai verifikasi lanjut Kadis Wilem menjelaskan berdasarkan Perpres 82 tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempercepat persiapan, operasionalisasi, dan pengawasan koperasi di tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
sandro.wangak