suluhnusa.com_ Sejumlah organisasi masyarakat sipil bertemu di Nusa Dua, Bali untuk mendorong Pemerintah lebih terbuka dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Sebanyak 153 lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Civil Society Organization (CSO) Asia Pasifik telah membuat komunike pada tanggal 4 Mei.
Komunike yang dihasilkan dalam agenda CSO Day antara lain mendorong Pemerintah di negara-negara Asia Pasifik yang telah mengadopsi inisiatif Open Government untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.
Selain itu, CSO Asia Pasifik dalam komunikenya juga berharap agar Pemerintah menjamin hak-hak masyarakat sipil sejalan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, proses pembangunan tidak boleh mengabaikan peran serta masyarakat secara aktif.
CSO Asia Pasifik menegaskan bahwa hak sipil juga harus ditegakkan dalam kerangka untuk menjamin berjalannya demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi.
Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, menyatakan agar Pemerintah di negara-negara anggotaOpen Government Partnership (OGP) lebih terbuka untuk mengakselerasi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.
Dalam hal ini pemerintah di negara-negara anggota OGP bisa lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi.
“Inisiatif OGP seharusnya bisa membuat Pemerintah di negara-negara anggotanya untuk lebih serius dalam mendorong keterbukaan, tata kelola pemerintah yang lebih baik dan memperkuat perspektif antikorupsi.
Indonesia sebagai ketua dituntut untuk lebih maju dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip OGP.”, ujar Dadang.
Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink, menyatakan inisiatif OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka. Hal terlihat berbagai pengalaman yang diungkapkan oleh CSO-CSO di Asia Pasifik.
“Pengalaman kawan-kawan CSO di Asia-Pasifik memberikan gambaran bahwa OGP belum mampu memberikan jaminan terhadap akses informasi dan pelayanan publik. Sebagai contoh di Indonesia, UU KIP dan UU Pelayanan Publik belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.”, jelas Ahmad.
Sementara itu, Paul Maassen sebagai Koordinator CSO-OGP International menyampaikan bahwa pemerintah di negara-negara yang menerapkan inisiatif OGP untuk senantiasa membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dalam mendorong pemeintahan terbuka.
“Prinsip partisipasi sebagai bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan prasyarat bagi pembangunan. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri untuk mencapai tujuan pemerintah terbuka.”, ucap Paul.
Direktur Ekseskutif International NGO forum Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo menyoroti pentingnya OGP dalam agenda pembangunan global pasca 2015.
“OGP sebagai gerakan global diharapkan mampu mengajak negara-negara lain untuk menjadi pelopor dalam pembahasan agenda pasca 2015 yang saat ini sedang dilakukan di PBB. OGP bisa menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global.”, ungkap Sugeng.
Agenda CSO Day diadakan guna menyambut penyelenggaraan OGP Asia Pacific Regional Meeting, yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 6-7 Mei. (sandrowangak)