Dari Hongkong Hingga Jakarta, “JUNK WTO”

suluhnusa.com_Tindakan liberalisasi ekonomi yang menjadi agenda penting dalam paket Bali pada pertemuan KTM WTO-IX di Bali mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Suara penolakan itu bukan hanya Dario kalangan LSM pemerhati kaum buruh, petani dan nelayan tetapi juga suara dari kaum buruh juga lantang menolak. Dan Buruh Migran Indonesia di Hongkong lantang menyuarakan itu-‘Junk WTO’. 

Hariyani Phaynie, seorang Buruh Migran (BMI) di Hongkong kepada suluhnusa.com menegaskan BMI di Hongkong menolak KTM WTO ke-IX di Bali yang akan digelar tanggal 3-6 Desember 2013. Penolakan ini lantang disuarakan oleh BMI Hongkong sejak beberapa bulan terakhir. aksi penolakan terakhir dilakukan 26 November 2013 lalu dan akan dilanjutkan lagi pada 1 Desember 2013. 

Berdasarkan undangan yang diterima redaksi suluhnusa.com, BMI Hongkong mengajak seluruh BMI dimanapun berada untuk menggelar asi tolak WTO atau lebioh tenar dikenal dengan istilah Junk WTO ini. 

“Kepada kawan-kawan Buruh Migran di Hongkong yang Minggu tanggal 1 Desember 2013 libur untuk ikut gabung Aksi DEMONSTRASI JUNK WTO di depan MTR Causewaybay Exit E jam 12:00 – 16:00 dan di KJRI-HK jam 16:00 – 17:00,” demikian bunyi undangan tersebut. 

Lebih lanjut Haryani mengajak BMI untuk menuntut kedaulatan rakyat, menuntut akhiri migrasi terpaksa dan cipatakan lapangan pekerjaan serta membangun industry nasional dan wujudkan reforma agrarian sejati. 

“Mari kita serukan tuntutan kita sebagai Buruh Migran Indonesia dan menolak WTO-World Trade Organization atau Organisasi perdagangan dunia, teriakkan dengan lantang suara kita untuk, Menuntut kedaulatan rakyat,  Menuntut Akhiri migrasi terpaksa dan ciptakan lapangan kerja,  Menuntut bangun industri nasional dan wujudkan Reforma Agraria sejati,” ungkap Haryani. 

Kenapa BMI Hongkong ngotot untuk menolak WTO, ada tiga sebab :

1. WTO diarahkan untuk menguatkan agenda-agenda yang menghancurkan kehidupan. Trade Facilitation, yang didalamnya terdapat program konektivitas, sistem logistik nasional, dan infrastruktur, merupakan program salah satu MP3EI, juga telah dibahas di APEC. Program tsb diabdikan untuk mengamankan dan mengamankan rantai pasokan perusahaan-perusahaan multinasional demi meraih keuntungan maha besar.
2. WTO mempertahankan upah murah. Paradigma utama WTO adalah perdagangan bebas, yang dilandaskan pada persaingan bebas. Untuk dapat bersaing, setiap perusahaan akan menekan biaya produksinya semurah-murahnya. Implikasi mencolok mata dari perdagangan bebas adalah tutupnya usaha-usaha kerajinan di berbagai daerah di Indonesia. Tukang pandai besi di Jawa Barat sudah tidak memiliki harapan lagi, ketika serbuan paku, pisau, dan gergaji, menyerang pasar dalam negeri. Di saat yang lain, perusahaan-perusahaan besar pun menekan upah buruhnya. Meskipun upah buruh dapat saja dinaikkan, para pengusaha besar menggunakan strategi buruh kontrak dan outsourcing utk mempertahankan upah murah. Cara paling menjijikan untuk menekan upah murah adalah memecat buruh secara masal maupun individual.
3. WTO melanggengkan pengangguran. Dalam keyakinan para pemuja perdagangan bebas, tenaga kerja merupakan komoditas, meskipun mereka tidak jujur mengakui hal tersebut. Dengan berlindung di balik argumen tenaga kerja adalah mitra dan aset serta kebebasan berinvestasi, penganut perdagangan bebas mempertahankan pengangguran.

Sebagaimana lumrah diyakini, untuk mempertahankan keseimbangan pasar maka harus ada keseimbangan permintaan dan penawaran barang dagangan. Karena buruh dianggap komoditas, maka akan diupayakan sekuat-kuatnya untuk mempertahankan pengangangguran (cadangan tenaga kerja), yang dianggap sebagai mempertahankan tingkat equilibrium pasar.

Dengan demikian menurut para Buruh termasuk BMI di Hongkong, WTO merupakan sampah yang tidak ada gunanya m,aka mesti dibubarkan atau Indonesia harus memilih keluar dari keanggotaan WTO.

Sementara itu Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 juga melakukan penolakan. Gerakan ini menolak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 World Trade Organisation (WTO) tanggal 3-6 Desember 2013 di Bali. Sebab akan meloloskan tiga agenda liberalisasi ekonomi yakni Pertanian, Perdagangan, Pembangunan yang semakin memperburuk kehidupan rakyat dan semakin tidak berdaulatnya Negara Indonesia.

Menyikapi pertemuan KTM WTO tersebut serta menyambut rencana aksi nasional Liga Mahasiswa Nasional untk Demokrasi (LMND) yang dilaksanakan di Kota Denpasar Bali, LSM Institute for Global Justice (IGJ) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33) UUD 1945 menyerukan “Hentikan Pertemuan KTM ke 9 WTO”.

“WTO merupakan otak atau mbah-nya neolib, yang hendak lakukan liberalisasi perdagangan dengan menghapus segala bentuk perlindungan ekonomi domestik suatu Negara,” ungkap Direktur Eksekutif IGJ Salamuddin Daeng, melalui press realease yang diterima Redaksi suluhnusa.com, 29 November 2013. 

Dan inilah 13 alasan penolakan KTM WTO ke IX di Bali yang ditulis Salamuddin Daeng :

1. WTO merupakan otak/mbahnya neoliberalisme, yang hendak melakukan liberalisasi perdagangan dengan menghapus segala bentuk perlindungan ekonomi domestik suatu negara, deregulasi keuangan dengan menempetkan sektor keuangan sebagai jasa dan uang sebagai komoditi perdagangan semata, dan privatisasi sektor publik dengan mendorong pembukaan investasi swasta pada sektor publik.
2. WTO  Bali Desember 2013 akan membawa agenda yang disebut paket Bali yang terdiri dari  pembatasan subsidi pertanian,  trade fasilitation/fasilitas perdagangan seperti penghapusan tarif/beamasuk, yang akan semakin membangkrutkan petani dan industri nasional.
3. WTO membawa agenda development yang isinya tidak lain adalah proyek utang dari lembaga keuangan global seperti Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB) dan berbagai bank investasi internasional, gerombolan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang dan tunduk pada agenda asing.
4. WTO merupakan induk dari berbgai perjanjian Free Trade  Agreement (FTA) yang merupakan bentuk perjanjian internasional mengikat (legally binding). WTO dan FTA adalah sumber dari kehancuran perekonomian Indonesia. WTO dan FTA adalah perjanjian yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan membawa Indonesia ke arbitrase internasional.
5. WTO akan semakin menjerumuskan Indonesia dalam ketergantungan impor. Pembukaan impor/penghapusan tarif dan penghilangan segala bentuk perlindungan ekonomi domestik menyebabkan indonesia tergantung pada  impor pangan, impor bahan baku industri yang ahirnya menimbulkan defisit perdagangan yang besar.
6. WTO akan semakin meningkatkan defisit neraca pembayaran. Agenda pembangunan dan pembukaan impor yang diusung WTO memicu peningkatan utang luar negeri. Selanjutnya utang luar negeri digunakan untuk membiayai impor pangan dan produk industri. Akibatnya akumulasi utang luar negeri jatuh tempo menyebabkan defisit neraca pembayaran yang besar akibat aliran modal keluar untuk membiayai impor, cicilan utang dan utang jatuh tempo.
7. WTO menyebabkan semakin menyusutnya APBN. Kebijakan perdagangan bebas WTO melalui penghilangan bea keluar, penghapusan bea masuk, akan semakin menekan pendapatan negara. Akibatnya defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara kian membengkak yang menyebab negara kembali menyandarkan pembiyaan dari utang luar negeri.
8. Defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit dalam neraca pembyaran telah meyebabkan semakin terperosoknya nilai tukar rupiah terhadap US $ dan mataa uang launnya yang akan semakin meningkatkan/melipatgandakan utang luar negeri, harga-harga pangan impor, yang menghancurkan negaraa dan rakyat.
9. WTO akan semakin memicu hancurnya pertanian dan industri nasional. APEC mendorong penghapusan subsidi pertanian dan subsidi domestik lainnya seperti subsidi  dan menuntut ditegakkannya paten/haki dalam pertnian dan industri. Kesemuanya pada ahirnya akan mempermudah bisnis perusahaan multinasional dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia.
10. WTO pada dasarnya menjalankan politik belah bambu, negara berkembang diinjak, sementara kepentingan negara maju dijujung. Dalam kasus gugatan tentang larangan impor tembako dan produk tembako ke Amerika Serikat (AS), meskipun badan penyelesian sengketa (DSB) WTO memenangkan Indonesia, namun negara AS tidak pernah mau menjalankannya dan WTO tidak menjatuhkan sangsi kepada AS.
11. WTO akan menjadi alat bagi rezim SBY dalam meningkatkan popularitas dan keuntungan pribadi dengan mengobral pasar, kekayaan alam dan kekaayaan ekonomi negara kepada asing. Obral murah kekayaan alam, pasar Indonesia kepada asing jelas akan menguntungkan diri pribadi Rezim SBY dan keluarganya atau pejabat di sekitarnya yang mendapatkan komisi dari asing hasil  menjual bangsa dan negara.
12. Pelaksanaan WTO di Bali dan Pertemuan APEC di Bali dilakukan tanpa persetujuan DPR, terutama dalam penggunaan anggaran negara dan pengerahan aparat keamanan negara. Dengan demikian ini merupakan bentuk korupsi pemerintahan SBY. Padahal agenda WTO telah secara jelas merugikan rakyat.
13. WTO melanggar Pancasila, UUD 1945 dan Demokrasi. WTO dilalakukan secara exlusive, tidak melibatkan rakyat, tidak melibatkan lembaga perwakilan rakyat, namun dilakukan oleh segelintir elite eksekutif. Padahal semua keputusan yang diambil menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan rakyat serta keselamtan kemanusiaan.

Sekedar untuk diketahui secara historis, WTO didirikan untuk mengatasi keterkejutan melihat kemerdekaan di negara-negara Dunia Ketiga pada periode 1940-an. Dengan demikian, perubahan GATT menjadi WTO merupakan penanda kuat untuk meneruskan agenda kolonialisasi.

 Karena itu, kita perlu heran jika secara internal WTO tidak pernah demokratis. Di Inggris dan Amerika, proyek perdagangan bebas dilakukan dengan menghancurkan secara brutal serikat buruh. Begitu pula bergabungnya Indonesia dalam WTO dilakukan dengan menginjak-injak hak-hak dasar buruh. Indonesia bergabung ke WTO setahun setelah rezim Soeharto membunuh Marsinah. So, mari mendukung aksi “JUNK WTO” agar Negara Indonesia jangan dianggap sebagai Negara  Kaum Buruh yang patut diinjak-injak. (Sandro Wangak)