LEWOLEBA – SATUAN Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Nubatukan tidak lagi beroperasi sejak awal November 2026 bersama ribuan SPPG seluruh Indonesia karena dinilai tidak disiplin dalam laporan pertanggungjawaban.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi kepada 6.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak tertib dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) di seluruh Indonesia, salah satunya di Lembata.
Penutupan operasional dapur SPPG 01 Nubatukan ini secara langsung berdampak pada para siswa selaku penerima manfaat program MBG, serta para mitra penyedia fasilitas karena tidak ada batas waktu kapan bisa beroperasi kembali.
Sebanyak 3947 penerima manfaat tidak lagi mendapat MBG akibat disuspendnya SPPG 01 Nubatukan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi, ketika dikonfirmasi Suluhnusa.com, 9 November 2026 membenarkan penutupan SPPG 01 Nubatukan ini.
Menurut Suciadi, SPPG 01 Nubatukab atau Lewoleba Timur tidak lagi beroperasi lantaran dana belum di-top up dari pusat.
“Untuk SPPG Lewoleba Timur tidak operasional karena terkendala dana belum top up dari Pusat. Laporan terkait kendala ini sudah dilaporkann Korwil BGN Lembata sejak Minggu lalu tapi belum ada tanggapan atau tambahan dana dari tim PPK BGN RI”, ungkap Suciadi.
BGN Buka Suara
Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait penyebab dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum juga cair.
Hal ini menyusul laporan sejumlah SPPG yang menyatakan dana operasional belum tersedia pada virtual account mereka.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya berkaitan dengan pelaporan penggunaan dana, kesesuaian data penerima manfaat, serta disiplin SPPG dalam menggunakan anggaran.
Dana operasional SPPG, sambung Tysa, bisa tidak cair karena tidak dilaksanakannya pelaporan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” jelas Tysa dalam keterangan resmi, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Dengan begitu, pencairan dana operasional tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan SPPG dalam menjalankan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.
Selain pelaporan, tertundanya pencairan dana operasional SPPG lantaran ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani dengan data yang telah ditetapkan.
Kesesuaian antara penerima manfaat yang dilayani dengan data SPS-2 diperlukan agar pelaksanaan Program MBG berjalan tepat sasaran sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kemudian yang kedua, SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2, yaitu data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2,” jelasnya.
Selain dua faktor tersebut, Tysa menyebut kondisi dana operasional yang tidak tersedia juga dapat terjadi apabila SPPG mengalami kehabisan dana akibat penggunaan anggaran yang tidak disiplin.
“Atau bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” tutup Tysa.+++
l.efa.ria/sandro.wangak