KALABAHI – Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kementerian Koordinator Pangan, Simon Petrus Kamlasi (SPK), menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, bukan sekadar menghadirkan bangunan siap pasang dari luar daerah.
Saat melakukan pemantauan pembangunan 16 dapur MBG 3T di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, SPK menolak pendekatan pembangunan berbasis modular yang dinilai minim memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.
“Program pemerintah harus menggerakkan ekonomi desa. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan, sementara masyarakat di sekitar lokasi tidak merasakan manfaatnya,” kata SPK saat berdiskusi dengan wartawan di Kalabahi, Kamis, 18 Juni 2026.
Mantan perwira tinggi TNI AD itu menegaskan penggunaan material lokal dan tenaga kerja daerah harus menjadi prioritas dalam pembangunan dapur MBG.
Menurutnya, material seperti batu, pasir, batako, bata merah hingga tenaga kerja konstruksi harus melibatkan masyarakat setempat agar dana pembangunan dapat berputar di desa.
Dari total anggaran sekitar Rp1 miliar per unit dapur MBG 3T, SPK memperkirakan sedikitnya 40 persen dana dapat langsung dinikmati masyarakat melalui upah tenaga kerja, pembelian material lokal, dan aktivitas ekonomi turunannya.
“Saya ingin anak-anak daerah yang bekerja, mengangkut pasir, mencetak batako, dan memperoleh penghasilan dari proyek ini. Uang negara harus mengalir ke desa,” tegasnya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi pembangunan, SPK mengaku terkesan dengan keterlibatan masyarakat yang secara mandiri ikut mendukung pembangunan dapur MBG. Mulai dari mencetak batako, mengangkut material hingga membantu kebutuhan konstruksi lainnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya mempercepat perputaran ekonomi desa, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun.
SPK juga mengkritik opsi pembangunan menggunakan sistem modular yang belakangan digunakan di sejumlah daerah. Ia menilai sistem tersebut berpotensi memperlambat pembangunan karena kapasitas produksi penyedia modular harus melayani kebutuhan nasional.
“Kalau menggunakan sistem modular, prosesnya justru bisa lebih lama karena produsen harus melayani seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya terbatas,” ujarnya.
Saat ini, sebanyak 16 titik dapur MBG tengah dibangun di Kabupaten Alor. Enam di antaranya dipersiapkan untuk segera diluncurkan, dengan dapur MBG di Desa Bana, Kecamatan Pantar Timur, menjadi unit pertama yang direncanakan beroperasi dalam waktu dekat.
SPK menegaskan percepatan pembangunan harus tetap diimbangi dengan pengawasan kualitas. Ia meminta seluruh pelaksana memastikan hasil pembangunan memenuhi standar terbaik agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kita harus mengejar kualitas Grade A. Yang terpenting dapur-dapur ini segera hadir untuk melayani masyarakat sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar,” pungkasnya.+++
j.k