BELU – Geliat persiapan menyongsong Festival Fulan Fehan ke-4 yang dijadwalkan berlangsung pada 25–27 Juni 2026 kini mulai terasa begitu masif di seantero Kabupaten Belu.
Di setiap sudut kecamatan, kesibukan para panitia, pelatih, hingga ribuan penari massal yang sedang memeras keringat memperlihatkan betapa totalitas energi daerah ini dikuras demi sebuah pertunjukan kolosal.
Namun, di balik riuh rendah persiapan estetis tersebut, sebuah pertanyaan etis yang menggugat mendadak lahir dan mengusik nalar kritis kita semua.
Apakah mobilisasi kultural berskala besar di atas bukit pemisah negara ini murni sebuah penghormatan terhadap peradaban perbatasan, ataukah sekadar sebuah panggung sandiwara politik kontemporer?
Tatapan mata lelah para penari di tingkat akar rumput seolah mengisyaratkan sebuah kontradiksi batin yang mendalam antara kewajiban menghibur penguasa dan beban hidup domestik yang kian menghimpit.
Ironi sosiologis ini membawa ingatan kita pada satir klasik penyair Romawi Kuno, Juvenalis, mengenai doktrin politik Panem et Circenses yang berarti “roti dan sirkus”.
Teori politik kuno ini menjelaskan bagaimana para penguasa Kekaisaran Romawi sengaja membagikan gandum murah (roti) dan menggelar pertunjukan gladiator yang megah (sirkus) di Colosseum untuk menjinakkan nalar kritis publik.
Strategi manipulatif tersebut diterapkan agar perhatian rakyat teralihkan dari berbagai borok kekuasaan, kegagalan tata kelola pemerintahan, serta korupsi sistemik yang sedang menggerogoti negara.
Melalui analogi ini, Festival Fulan Fehan menemukan relevansi teoritisnya sebagai wujud sirkus kultural modern yang sengaja diproduksi secara artifisial oleh birokrasi daerah.
Ketika rakyat disuguhi panggung hiburan kolosal yang memukau mata, kesadaran kolektif mereka secara perlahan direduksi agar abai terhadap hak-hak dasar yang diabaikan.
Relevansi analitis ini menjadi kian valid dan memilukan ketika kita menyandingkan kemegahan festival tersebut dengan potret buram pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Belu hari ini.
Di saat anggaran daerah dialokasikan secara royal untuk mendanai panggung pertunjukan, data riil di lapangan justru menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis masyarakat masih berada dalam status darurat.
Berdasarkan laporan kesehatan daerah, Kabupaten Belu masih terseok-seok melawan tingginya angka stunting kronis yang mengancam masa depan generasi muda di pelosok desa.
Tidak hanya itu, jeritan para petani di pedalaman Lasiolat, Tasifeto Timur dan kecamatan lainnya terkait kelangkaan pupuk serta ketiadaan sumur bor mempertegas bahwa fondasi agraria kita sedang sekarat.
Sangat tidak etis ketika pemerintah daerah lebih memilih menata panggung estetis di puncak bukit ketimbang membebaskan rakyatnya dari kutukan kekeringan struktural.
Sarkasme tata kelola pemerintahan ini mencapai puncaknya ketika Bupati Willybrodus Lay dengan penuh kehangatan menyambut rombongan komunitas motor gede (moge) di Kantor Bupati pada pertengahan Juni 2026.
Di tengah kepungan masalah kemiskinan ekstrem, sang kepala daerah justru terlihat begitu akrab menjamu gaya hidup mewah para pencinta motor besar dan mengundang mereka meramaikan festival.
Berita pelesiran eksklusif yang dirilis secara glorifikatif oleh media lokal ini seolah menjadi tamparan keras bagi nurani publik yang sedang terhimpit beban ekonomi.
Kehadiran komunitas moge berharga ratusan juta rupiah tersebut menjadi simbol ketimpangan spasial yang nyata di beranda depan Nusantara.
Pemerintah daerah seolah buta bahwa deru mesin motor mewah tersebut sedang menertawakan ribuan anak Belu yang berjalan kaki berkilo-kilo meter demi mengakses sekolah.
Kritik tajam harus dialamatkan pada narasi pemberitaan tersebut karena secara vulgar mempertontonkan sebuah krisis empati kepemimpinan yang sangat akut di hadapan rakyatnya sendiri. Agenda “touring” mewah lintas daerah tersebut diklaim sebagai instrumen strategis untuk memperkuat promosi pariwisata perbatasan dan mendongkrak ekonomi kreatif lokal.
Cara berpikir birokrasi yang demikian mencerminkan kegagalan dalam memahami struktur ekonomi makro, di mana pertumbuhan ekonomi dikira bisa lahir dari sekadar kunjungan pelancong elite.
Janji Paket Sahabat Sejati mengenai 12 Program Prioritas Unggulan seperti Program Pro-Pertanian dan Pembangunan Sumur Bor Desa seketika terasa seperti bualan politik belaka.
Panggung Fulan Fehan bertema “Dance for Friendship” ini pada akhirnya tidak lebih dari sebuah ruang eksklusi sosial yang meminggirkan penderitaan riil masyarakat.
Jika kita membedah fenomena ini dengan pisau analisis “Komodifikasi Kebudayaan” dari Theodor Adorno, tampak jelas adanya reduksi nilai budaya dari sakral menjadi sekadar profan.
Industri budaya (culture industry) modern cenderung mencabut ritus-ritus tradisi dari akar spiritualnya, lalu mengemasnya kembali dalam bentuk tontonan instan demi memuaskan hasrat pasar pariwisata.
Ketika orisinalitas nilai kebudayaan itu digadaikan demi kepentingan estetika panggung dan target kunjungan pelancong, esensi dasar kebudayaan sebagai panduan hidup komunal mengalami pendangkalan serius.
Promosi global yang gencar dilakukan sering kali mengabaikan kesiapan mental budaya masyarakat lokal, sehingga mereka rentan menjadi penonton yang terasing di tanah ulayatnya sendiri.
Festival ini akhirnya terjebak dalam paradoks pariwisata modern yang mengagungkan masa lalu di atas panggung, tetapi mengabaikan subjek pemilik kebudayaan tersebut dalam realitas sehari-hari.
Sosiolog emansipatoris Jurgen Habermas juga mengingatkan kita tentang risiko distorsi ruang publik ketika kebudayaan direkayasa secara artifisial oleh instrumen kekuasaan demi menciptakan integrasi sosial yang semu.
Ketika panggung budaya beralih fungsi menjadi panggung legitimasi politik elite, di situlah kebudayaan kehilangan daya magis spiritualnya dan bertransformasi menjadi komoditas hegemoni yang manipulatif.
Kita tidak boleh menutup mata bahwa di balik riuhnya sorak-sorai penonton, ada struktur kesadaran masyarakat yang sedang dininabobokan agar abai terhadap lambatnya pemenuhan hak-hak primer.
Kebudayaan perbatasan seharusnya menjadi episentrum perlawanan terhadap kemiskinan struktural, bukan sebuah ruang pameran estetis yang mengaburkan defisit pembangunan material di pedesaan.
Eksistensi festival ini akhirnya memicu gugatan etis mengenai sejauh mana sebuah selebrasi dapat dibenarkan secara moral ketika hak ekologis warga belum terpenuhi.
Ketimpangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pembiayaan festival budaya ini dapat kita bedah secara tajam melalui kacamata “Teori Keadilan Distributif” yang digagas oleh John Rawls.
Rawls menegaskan bahwa struktur dasar masyarakat yang adil harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantaged).
Pembangunan sumur bor, pemenuhan pupuk organik, dan jaminan alat tangkap bagi nelayan perbatasan secara inheren memiliki bobot moral keadilan yang jauh lebih tinggi ketimbang penggelaran festival tahunan.
Ketika anggaran daerah yang terbatas justru tersedot ke panggung-panggung festival, maka hak-hak distributif masyarakat miskin atas air dan fasilitas pertanian telah terpinggirkan.
Kebijakan pembangunan yang adil tidak boleh mengorbankan kebutuhan biologis masyarakat demi mengejar pertumbuhan sektor pariwisata yang dampaknya belum tentu menetes hingga ke lapisan terbawah.
Lebih jauh lagi, David Harvey melalui teorinya mengenai ketimpangan spasial mengingatkan bahwa pembangunan kapitalistik sering kali menciptakan “ruang tontonan” yang sengaja mengisolasi realitas kemiskinan.
Puncak Fulan Fehan diubah menjadi panggung spektakuler yang terisolasi dari jeritan kekeringan desa-desa di kaki bukitnya yang masih kesulitan mengakses infrastruktur vital.
Pemerintah daerah terjebak dalam ilusi pembangunan yang mengira bahwa tepuk tangan pejabat di panggung festival dapat otomatis mengenyangkan perut para petani yang gagal panen.
Kegagalan dalam menyusun skala prioritas ini mempertegas bahwa tata kelola pemerintahan sedang mengalami krisis empati yang akut terhadap penderitaan riil masyarakat.
Negara, melalui representasi pemerintah daerah, seolah mempraktikkan alienasi terhadap rakyatnya sendiri dengan cara menyuguhkan estetika semu di tengah kemiskinan yang nyata.
Apabila kita mengkaji kebijakan ini dari sudut pandang Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk festival kebudayaan terkesan sebagai investasi politik jangka pendek.
Festival budaya memberikan insentif elektoral berupa publisitas instan dan citra keberhasilan visual yang mudah dipamerkan di media massa maupun laporan akuntabilitas formal.
Sementara itu, membangun sumur bor atau mendistribusikan pupuk organik secara merata membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan hasilnya tidak memiliki efek dramatis di panggung media.
Akibatnya, rasionalitas politik mengalahkan rasionalitas publik, di mana kepentingan pencitraan penguasa didahulukan daripada pemenuhan hak-hak dasar konstituen yang sifatnya mendesak.
Pembajakan agenda pembangunan ini merugikan masyarakat perbatasan yang hak-hak ekologisnya ditukar dengan tontonan tarian massal yang tidak memberikan efek multiplikasi ekonomi secara signifikan.
Ketidakseimbangan ini juga memperlihatkan pengabaian terhadap konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang mengamanatkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Menggelar festival kebudayaan tanpa didahului penguatan kapasitas ekonomi domestik para petani dan peternak lokal hanyalah sebuah upaya membangun menara gading di tengah padang sabana.
Ketika festival berakhir dan lampu panggung dipadamkan, masyarakat Belu kembali dihadapkan pada kenyataan pahit berupa kemiskinan, ketiadaan pupuk, dan keringnya saluran irigasi.
Sektor pariwisata yang dipaksakan tumbuh di atas struktur sosial yang rapuh tidak akan pernah menciptakan kemandirian daerah, melainkan hanya menyuburkan ketergantungan baru terhadap agenda kapital global.
Kebijakan pariwisata Belu harus didekonstruksi total agar tidak sekadar menjadi mesin pemborosan anggaran yang minim urgensi kemanusiaan.
Kita harus berani menggugat, apakah 12 Program Prioritas tersebut dirancang untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan atau sekadar instrumen pemikat dalam kontestasi politik lokal?
Kebijakan seperti menaikkan TPP ASN dan renovasi infrastruktur olahraga utama memang penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta prestise daerah di luar perbatasan.
Namun, mengistimewakan program-program prestisius tersebut sembari membiarkan program pro-pertanian berjalan di tempat adalah sebuah ironi tata kelola yang sangat memprihatinkan.
Kesejahteraan aparatur sipil negara dan kemegahan stadion sepak bola menjadi tidak bermakna ketika mayoritas rakyat di akar rumput masih berjuang melawan kelaparan akibat gagal tanam.
Kebijakan publik yang sehat harus mengutamakan keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara di atas segala bentuk pembangunan fisik yang sifatnya sekunder.
Dalam perspektif teori “Kekuasaan dan Pengetahuan” Michel Foucault, festival budaya Fulan Fehan dapat dibaca sebagai bentuk pemanfaatan ruang dan tubuh warga untuk memproduksi kepatuhan.
Ribuan penari massal diorganisir, diseragamkan, dan digerakkan di bawah satu komando estetis demi memperlihatkan harmoni sosial yang sebenarnya kontradiktif dengan realitas kehidupan mereka.
Tubuh-tubuh para penari perbatasan tersebut dieksploitasi sebagai komoditas visual untuk memukau para tamu kehormatan dan media, mengaburkan fakta bahwa mereka adalah korban dari pembangunan yang tidak merata.
Di balik keindahan gerak tari Likurai, tersembunyi sebuah relasi kuasa yang menuntut rakyat untuk selalu tersenyum dan merayakan “kebudayaan” di tengah keterbatasan fasilitas publik.
Hegemoni kultural ini sangat efektif meredam gejolak sosial karena kritik masyarakat diredam oleh rasa bangga yang semu atas identitas lokal yang ditampilkan.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol nalar kritis dari para akademisi dan intelektual daerah yang seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat tertindas.
Ruang publik Belu cenderung didominasi oleh narasi tunggal dari humas pemerintah yang terus mengagungkan kesuksesan festival tanpa menyertakan evaluasi dampak ekonomi yang objektif.
Absennya perdebatan dialektis mengenai skala prioritas anggaran daerah membuat kebijakan yang keliru ini terus direproduksi dari tahun ke tahun tanpa ada koreksi mendasar.
Kita seolah sepakat untuk membiarkan anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat habis terbakar dalam keriuhan pesta kembang api festival pariwisata.
Padahal, tugas utama dari kaum intelektual adalah membongkar kedok dari setiap kebijakan kosmetik dan mengembalikannya pada rel kemanusiaan yang sejati.
Jika kita merujuk pada konsep Keterbelakangan yang Disengaja (Underdevelopment), kebijakan yang salah arah ini berpotensi melanggengkan marjinalisasi wilayah perbatasan dari arus modernisasi yang inklusif.
Wilayah Belu yang strategis secara geopolitik seharusnya diperkuat dengan ketahanan pangan yang mandiri melalui modernisasi alat pertanian dan jaringan sumur bor yang merata di tiap desa.
Mengandalkan sektor pariwisata festival sebagai tulang punggung ekonomi tanpa fondasi pertanian yang kuat adalah sebuah kenaifan ekonomi yang sangat berbahaya bagi masa depan daerah.
Ketika krisis pangan global melanda, kemegahan panggung Fulan Fehan tidak akan pernah bisa dikonversi menjadi cadangan beras bagi masyarakat yang kelaparan.
Oleh karena itu, kritik terhadap skala prioritas pembangunan ini harus dimaknai sebagai upaya menyelamatkan Rai Belu dari ancaman krisis kemanusiaan jangka panjang.
Sebagai langkah dekonstruksi atas sirkus politik ini, kita perlu mendorong pelibatan aktif masyarakat adat untuk mengeksplorasi kembali elemen etis dan moral kebudayaannya yang sejati.
Masyarakat adat tidak boleh lagi hanya diposisikan sebagai objek pasif pelengkap upacara penyambutan pejabat, melainkan harus memegang kendali atas narasi kebudayaan mereka.
Di tengah kerentanan sosial Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan, eksplorasi nilai moral adat menjadi benteng pertahanan yang sangat krusial bagi kemanusiaan.
Melalui pemaknaan ulang ritus tradisi, kebudayaan harus dikembalikan fungsinya sebagai instrumen refleksi kritis untuk menjawab berbagai patologi sosial yang sedang menggerogoti daerah.
Kebudayaan yang luhur adalah kebudayaan yang mampu melahirkan kepekaan kolektif terhadap nasib sesama manusia yang sedang tertindas oleh sistem.
Urgensi pelibatan masyarakat adat ini menjadi kian mendesak mengingat Kabupaten Belu hingga kini masih dikategorikan sebagai daerah yang rawan terhadap eksploitasi anak.
Kegagalan pembangunan kesejahteraan yang fundamental secara langsung berbanding lurus dengan tingginya kerentanan anak-anak perbatasan terhadap berbagai bentuk kekerasan ekonomi.
Ketika kemiskinan struktural dibiarkan menetap di desa-desa, anak-anak sering kali terpaksa putus sekolah dan kehilangan hak tumbuh kembangnya demi membantu kelangsungan hidup keluarga.
Skenario terburuk ini membuktikan bahwa kemegahan festival tahunan sama sekali tidak memiliki korelasi dengan perlindungan hak-hak anak di dunia nyata. Pemerintah daerah mempraktikkan pengabaian etis yang luar biasa ketika mereka lebih memprioritaskan kenyamanan para pelancong moge daripada masa depan anak-anaknya.
Ancaman kemanusiaan di Rai Belu bahkan berlanjut pada tingginya angka kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap menyasar kelompok usia produktif.
Minimnya lapangan pekerjaan di sektor domestik akibat tidak jalannya program pro-pertanian membuat warga perbatasan rentan terjebak dalam sindikat ketenagakerjaan ilegal.
Kebudayaan perbatasan yang seharusnya menjunjung tinggi martabat manusia seolah kehilangan taji di hadapan realitas kemiskinan yang memaksa warganya bermigrasi secara berisiko.
Ironi terbesar sebuah daerah pariwisata adalah ketika tarian persahabatan digelorakan di panggung Fulan Fehan, sementara di pelabuhan dan perbatasan, warganya dilepas sebagai komoditas industri modern.
Eksplorasi nilai etis oleh masyarakat adat diharapkan mampu memutus mata rantai eksploitasi ini dengan cara mengembalikan fungsi proteksi sosial berbasis komunitas.
Kondisi sosial yang karut-marut ini kian diperparah oleh tingginya angka buta huruf yang masih membayangi sebagian masyarakat di wilayah pelosok perbatasan Belu.
Program Pendidikan Gratis yang digagas pemerintah daerah tampaknya belum menyentuh akar persoalan jaminan aksesibilitas dan mutu literasi di tingkat paling bawah.
Bagaimana mungkin sebuah daerah mengklaim diri bergerak menuju kemajuan pariwisata global jika warganya sendiri masih kesulitan membaca realitas dan kebijakan daerahnya?
Kebodohan struktural ini adalah tanah yang subur bagi langgengnya praktik politik “Panem et Circenses” karena masyarakat yang buta huruf akan lebih mudah dimanipulasi oleh tontonan semu.
Membiarkan buta huruf menetap sembari mendanai festival kolosal adalah kejahatan intelektual terbesar yang dilakukan oleh sebuah rezim kekuasaan terhadap rakyatnya.
Membangun wilayah perbatasan Rai Belu tercinta tidak boleh dimulai dari riuhnya panggung festival, melainkan harus berakar dari ketulusan pemenuhan hak-hak dasar manusia.
Eksistensi Fulan Fehan yang megah akan selalu menyisakan luka nurani yang mendalam jika di saat yang sama air bersih masih menjadi barang mewah yang langka bagi rakyat kecil.
Kritik akademis ini tidak lahir dari kebencian politik, melainkan dari rasa cinta yang mendalam agar arah pembangunan daerah ini kembali pada khitah kemanusiaan.
Kita tidak butuh sirkus kolosal yang melupakan perut yang lapar; kita butuh komitmen nyata yang berani melangkah di atas tanah gersang demi mengalirkan air kehidupan. Mari kita akhiri drama “Panem et Circenses” ini dan mulailah membangun dengan hati demi martabat seutuhnya dari manusia perbatasan yang mandiri dan berdaulat.+++