LEWOLEBA – SEKIAN bulan setelah pemerintah Kabupaten Lembata keliling memastikan lokasi pembangunan sekolah Rakyat akhirnya menemukan titik terang.
Sebab, kerelaan keluarga besar suku wolor menghibakan tanahnya kepada pemda menjadi solusi konkrit.
Kerelaan dari suku wolor ini mendapat apresiasi dan terimakasih dari pemerintah Kabupaten Lembata.
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wens. O. Pukan kepada SuluhNusa membenarkan hiba tanah dari Keluarga Wolor ini.
“Kita pemerintah kabupaten Lembata mengucapkan terimakasih kepada keluarga Wolor. Sebab mereka rela menghibakan tanahnya untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Lembata”, ungkap Wens Pukan, 19 Desember 2025 ketika ditemui di kantor Bupati Lembata.
Wens mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Kesultanan mencari tanah sesuai syarat dari pemerintah Pusat untuk bangun sekolah Rakyat. Mereka melakukan survey dan pengukuran setidaknya di tiga lokasi yakni Lamahira, Omesuri dan Ile Ape akan tetapi tidak membuahkan hasil.
“Kami lakukan pendekatan dengan keluarga Wolor. Gelar pertemuan dia kali di Rumah jabatan Bupati tanpa ada permintaan apapun dari Keluarga Wolor. Mereka menghibakan tanah 9 hektar di Waijarang untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kita apresiasi dan berterimakasih kepada suku wolor dengan sungguh sungguh”, ungkap Pukan.
Saat ini tanah tersebut sudah diproses sertifikat dan siap di bangun sekolah Rakyat di Lembata.
Penyerahan tanah ke pemerintah pusat
Hasilnya, pemerintah Kabupaten Lembata hari ini secara resmi menyerahkan lahan seluas 9 (sembilan) hektare kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata.
Penyerahan lahan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Penyerahan lahan dimaksud dilakukan dalam bentuk dokumen proposal beserta lampiran pendukung, sesuai dengan arahan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Agus Jabo Priyono, sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata akan mulai berproses pada awal tahun 2026.
Dalam kegiatan penyerahan tersebut, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, turut didampingi oleh Inspektur Kabupaten Lembata, Bapak Patris Udjan, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Bapak Wenseslaus Ose.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menegaskan keseriusan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lembata, baik dari sisi administratif, pengawasan, maupun dukungan sektor pendidikan.
Dengan penyerahan lahan dan dokumen pendukung tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata telah dipastikan dan siap dilaksanakan, baik dari sisi kesiapan lahan maupun dukungan penuh pemerintah daerah.
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil dari kerja yang dilakukan secara terencana, tenang, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Lembata bekerja dengan proses yang matang dan terukur. Hari ini kami buktikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi menghasilkan kepastian pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” tegas Bupati.
Menurut Bupati, kehadiran Sekolah Rakyat di Lembata akan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Suku Wolor, yang dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab sosial telah menyerahkan lahan untuk kepentingan pendidikan dan masa depan generasi Lembata. Kontribusi ini mencerminkan nilai luhur gotong royong dan kepedulian masyarakat adat terhadap pembangunan daerah.
Sampai akhir tahun baru dua kabupaten di NTT yang siap bangun sekolah rakyat
Pemerintah Kabupaten Lembata juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya kepada Wakil Menteri Sosial, atas dukungan dan komitmen nyata dalam menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat diyakini menjadi kunci keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Dalam arahan singkat pa wamensos bahwa anggaran yg di kucurkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di lembata kurang lebih 200 Miliard. Hasil evaluasi di kemensos bahwa sampai dengan akhir tahun ini, baru 2 kabupaten yang final untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di NTT yakni kabupaten Kupang dan kabupaten Lembata
Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung seluruh tahapan pembangunan agar Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.+++sandro.wangak