suluhnusa.com_Beberapakali media telah mewartakan tindak pidana yang kerap di lakukan oleh petinggi-petinggi Negara. Jabatan yang diembannya justru telah menjerat leher sendiri. Publik gaduh dibuatnya, di tambah lagi penilain miring yang diumbar masyarakat tidak ada hentinya. Belum kelar kasus A dituntaskan, datang lagi kasus B menemani. Bukan main parade para elite ini.
Seperti yang diberitakan oleh media dalam beberapa hari lalu publik disuguhi terbukanya fakta politik transaksional oleh aktor-aktor politisi dan pejabat publik ditingkat daerah.Ibarat menepuk air di dulang, terpercik kena muka sendiri. Rakyat yang memilih, rakyat juga yang kena getahnya, yang malu masyarakat juga.
Lagi dan lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lembata kembali mempertontonkan hal memuakkan sekaligus memalukan.
Contoh kasus, setelah menetapkan dana perjalanan dinas sebesar Rp. 2,6 miliar tahun 2012 lalu, namun hingga November sudah terpakai Rp. 2,8 miliar. Artinya, sudah melebihi pagu anggaran. Jika dihitung secara kasar, telah terjadi overbudget Rp 200 juta dariperjalanan dinas dengan duit rakyat di pos APBD.
Tak puas menghabiskan dana 2,8 miliar, DPRD Lembata kembali mengadakan Bimtek ke Bali dengan menghabiskan anggaran 525 Miliar. Bukan habis sampai disitu, keadaan hingga bulan November 2012, baru 40 persen dana APBD 2012 yang terserap masyarakat melalui program yang dikelola pemerintah.
Kekurangcermatan inilah yang tentunya akan mengorbankan kepentingan masyarakat.Entah sengaja atau tanpa disengaja, meraka melakukan kekerasan batin terhadap rakyat dengan tidak peduli atas nasib rakyat selaku tuan atas kedaulatan. Bukan tetek-bengekyang bertele-tele, namun bukti yang nyata dari setiap pemakian anggaran tersebut, itulah yang dimaksudkan.
Selama ini memang publik tidak banyak tahu tentang apa yang harus mereka ketahui, termasuk dalam penggunaan anggaran yang dimaksud. Apakah betul semuanya aman-aman saja?. Ataukah sengaja “dibetulkan” agar mengendap dan tidak terlihat oleh publik??.
Masih banyak persolan ditengah masyarakat yang harus sesegera mungkin diutamakanketimbang banyaknya jadwal perjalanan. Misalnya, jalan yang masih berlubang sana – sini. Tak hanya jalan. Air juga masih menjadi masalah yang memprihatinkan di Lembata. Bukankah sering ada guyon untuk melukiskan sulitnya mendapatkan air bersih di Kedang atau juga di Leragere (Lewoera, Lodoblolong, Lewoeleng, Balurebong, Serang Gorang dstny) Kecamatan Lebatukan. “Kalau mandi harus menuruni jalan berkilo-kilo. Selesai mandi harus mendaki berkilo-kilo pula. Sama saja dengan tidak mandi karena berkeringat lagi”
Di Ile Ape (Ile Ape Timur dan Ile Ape) dan Kedang (Kecamatan Omesuri dan Buyasuri), sama juga masalahnya. Jangan heran bila melihat banyaknya bak penampungan air hujan di perkampungan-perkampungan. Di musim kemarau, air yang ditampung selama musim hujan digunakan untuk minum, mandi, mencuci dan minuman ternak piaraan.
Ini baru soal jalan dan air. Masih banyak lagi fakta yang memprihatinkan kalau bicara soal pendidikan dan kesehatan.
Tragisnya, kini tercipta jarak yang jauh antara rakyat dengan anggota DPRD. Mereka menjaga jarak lebih jauh dibanding jarak antara rakyat dengan bulan. Beberapa desa yang menyumbang suara besar bagi para sejumlah wakil rakyat ini tak pernah dikunjungi selama reses. Tak heran bila beberapa pengurus partai di desa dan kecamatan mengaku tak pernah tahu di mana para wakil rakyat reses di wilayahnya.
Menjadi aneh bila wakil rakyat justru tidak mengenali keadaan masyarakatnya. Bukankah untuk meraup suara agar terpilih jadi wakil rakyat, seorang calon anggota legisatif (caleg) harus melakukan kampanye dialogis, bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing?. Mereka, para wakil rakyat absen memainkan peran politiknya selaku penyambung suara rakyat.
High-Low Politics
Perjalanan dinas yang menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa hasil yang jelas atau konflik tapal batas di beberapa daerah, Minimnya penyerapan anggaran di kalangan masyarakat, masalah air, pendidikan, kesehatan dan kurangnya kepedulian DPRD Lembata sekaligus mengingatkan saya pada dua jenis politik. Dalam Demokrasi Pilihan Aku (2009), analis politik Alfan Alfian merinci jelas jenis politik dimaksud.
Pertama, politik kualitas tinggi (high politics) dan kedua, politik kualitas rendah (low politics). Paling kurang ada tiga ciri yang harus dimiliki politik kualitas tinggi atau mereka yang menginginkan terselenggaranya high politics. Pertama, setiap jabatan politik hakikatnya merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya.
Kedua, erat kaitan yang pertama, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (acountability). Ketiga, bagaimana politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (brotherhood), yakni persamaan di antara umat manusia (rakyat).
Politik kualitas rendah didekati dalam perspektif Machiavellian, di mana politik ditandai dengan pengedepanan kekerasan. Dalam politik penguasa (termasuk wakil rakyat) dapat menjadi binatang buas. Karena itu, politik kualitas rendah di kalangan kaum moralis, termasuk yang “tak bisa dimaafkan”.
Tren politik jenis kedua ini yang dengan mudah kita saksikan atas realitas absennya para politisi yang tengah mengemban tugas sebagai wakil rakyat di Peten Ina. Syahwat politik wakil rakyat tiba-tiba bergelora dan bisa juga loyo.
Para wakil rakyat benar-benar lupa. Pertemuan dengan rakyat berakhir di saat pengumunan siapa caleg terpilih. Kata masyarakat, meminjam syair penyanyi lokal Lembata Amaldus Atawua dalam album Gadis Belabaja: Sa su tau tapi sa los…. (Saya sudah tahu tapi saya biarkan). Dalam artian sederhana, rakyat dari desa penyumbang suara besar sudah tahu wakilnya tak pernah reses di desanya, tetapi mereka biarkan saja.
Mereka lupa pada esensi demokrasi yang menempatkan rakyat muara pengabdian politik. Wakil rakyat hanya berpikir dengan logika `jual-beli’. Semua tindakan politik dilakukan transaksional, rugi dan untung berapa. Itu karena mungkin mereka terjebak dalam pemahaman, di mana aktivitas politik di hadapan rakyat merupakan momentum mengubah status hidup secara ekonomi. Mereka tak peduli pada rakyat di saat rakyat dibelit persoalan serius. Bahkan menjauh dari rakyat, pemberi mandat.
Mereka seperti berpura-pura mengidap amnesia, penyakit kehilangan daya ingat. Bahkan terkesan sepihak memutuskan kontrak politik dengan rakyat selaku mitra kesayangannya yang dibuat saat masa “bulan madu” kampanye legislatif. Ini sikap konyol, sontoloyo, kurang beres.
Ini memilukan dan kurang beres karena mengingkari fungsi dan peran partai politik yang merupakan alat perjuangan politik. Mereka tak ubahnya binatang buas yang masuk low politics. Janji-janji manis kepada rakyat untuk kerap menyambangi warga kampung/desa untuk menyerap aspirasi hanya utopis.
Laku para wakil rakyat ini tak ubahnya seperti vampir, pengisap darah sebagaimana dilukiskan sutradara film Abraham Lincoln: Vampire Hunter. Pengisap darah mirip cerita penguasa yang merampas hak-hak mendasar warga negaranya. Berjubah wakil rakyat, tetapi bersekongkol merampok anggaran negara dan menjual kewenangan yang dimilikinya.
Jangan sampai kita lengah dengan keadaan seperti demikian. Waspadalah terhadap kondisi demikian, Dan semoga Anggota DPRD Lembata yang terpilih tidak lagi bermental vampire.
Dan Ketika saya memutuskan untuk menuliskan ini, bukan karena saya tidak bisa bicaralangsung denganmu. Namun bila ruang itu ada, saya punya keyakinan bahwa ini akan jadi bagian dari suara rakyat yang kerap diabaikan. (igo halimaking)