KALABAHI, – Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kementerian Koordinator Pangan, Simon Petrus Kamlasi (SPK), mengungkap sejumlah temuan penting setelah hampir sepekan melakukan pemantauan pembangunan dapur MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Mantan perwira tinggi TNI AD yang juga dikenal sebagai mantan calon Gubernur NTT itu menyambangi sejumlah desa hingga Pulau Pantar untuk memastikan progres pembangunan 16 dapur MBG yang sedang dibangun di daerah tersebut.
Di tengah derasnya kritik terhadap pelaksanaan Program MBG secara nasional, SPK mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan.
“Ada pelaksanaan yang salah. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingannya. Tetapi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan program sedang dievaluasi pemerintah untuk diperbaiki,” kata SPK dalam diskusi bersama sejumlah wartawan di Kalabahi, Alor.
Namun di balik kritik yang berkembang, SPK melihat program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut menyimpan peluang ekonomi besar bagi masyarakat desa.
Dari hasil pemantauannya, SPK menemukan sebagian besar masyarakat desa di Alor belum mempersiapkan diri untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan dapur MBG. Padahal ketika seluruh dapur MBG mulai beroperasi, kebutuhan bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, telur, ayam, dan berbagai komoditas pangan lainnya diperkirakan akan meningkat signifikan.
“Yang saya lihat, masyarakat belum benar-benar melihat peluang ekonomi ini. Kalau sudah melihat hasil dan ada uang masuk dari hasil usaha mereka, biasanya baru bergerak. Karena itu edukasi menjadi sangat penting,” ujarnya.
Menurut SPK, apabila petani lokal mampu memenuhi standar kebutuhan dapur MBG, maka perputaran ekonomi yang tercipta dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.
Karena itu, SPK menekankan pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendampingi petani agar mampu menyesuaikan pola tanam sesuai kebutuhan rantai pasok MBG.
Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan jajaran PPL di Kabupaten Alor mengenai peluang ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat apabila mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
“Peran PPL sangat penting. Mereka yang harus mengarahkan petani agar bisa menghasilkan komoditas yang sesuai standar kebutuhan dapur MBG,” tegasnya.
SPK mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak membiarkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurnya makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga dari tumbuhnya rantai ekonomi desa yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai dapur MBG berdiri di desa, tetapi bahan pangannya justru didatangkan dari luar daerah. Rantai ekonomi lokal harus hidup dan masyarakat harus menjadi pelaku utama,” katanya.
Pers Diminta Ikut Mengawasi
Dalam kesempatan itu, SPK juga mengajak kalangan pers untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Menurutnya, wartawan yang turun langsung ke lokasi akan mampu menyajikan informasi yang objektif, mengungkap fakta sesungguhnya, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat.
“Saya ingin wartawan melihat langsung bagaimana program ini berjalan, apa manfaatnya dan apa kekurangannya. Dengan begitu informasi yang sampai ke publik dan Jakarta benar-benar berdasarkan fakta lapangan,” ujarnya.
SPK memastikan akan kembali mengunjungi Kabupaten Alor dalam waktu dekat guna memantau perkembangan pembangunan dapur MBG 3T serta memastikan manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Alor adalah bagian penting Indonesia. Daerah-daerah seperti ini harus terus diperhatikan dan dibangun,” tegasnya. +++
j.k