suluhnusa.com – Ombudsman RI Perwakilan Bali mengapresiasi langkah tegas kepolisian yang tak kompromi dengan kelompok kelompok premanisme di Bali. Hal ini dianggap sebagai langkah positif demi penegakan hukum.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, catatan akhir tahun 2018 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, adalah pertama, dari sisi politik, pulau Bali sangat kondusif kendati kehidupan politiknya sangat dinamis, pelaksanaan pilkada serentak 2018 berjalan dengan lancar dan damai.
Transisi kepemimpinan di beberapa tempat, termasuk kepemimpinan provinsi Bali berjalan dengan baik, situasi politik yang kondusif ini tidak terlepas dari kerja keras aparatur penegak hukum dan penyelenggara pemilu yang ditopang pula oleh semakin dewasanya sikap politik warga Bali.
“Kedua, dari sisi keamanan dan penegakan hukum, Ombudsman Bali melihat bahwa keamanan dan penegakan hukum berjalan seiring sehingga dapat menjamin rasa aman publik,” terangnya Kamis (3/1).
Pelaksanaan event-event internasional sepanjang 2018 di Bali di satu sisi, dan kontrol yang ketat terhadap premanisme yang diikuti dengan penindakan yang tegas di sisi lain telah memperkuat keyakinan publik bahwa aparatur penegak hukum tidak mengenal kompromi terhadap setiap tindakan yang merugikan kepentingan umum.
“Termasuk di dalam tindakan terhadap pelaku korupsi dan bandar narkoba. Ketiga, dari sisi ekonomi, pelaksanaan pertemuan IMF dan World Bank di Bali telah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup optimistik yakni 6,2 persen, melebihi capaian tahun 2017 sebesar 5,2 persen,” terangnya.
Pertumbuhan ekonomi yang optimistik ini diharapkan dapat merangsang kegairahan berusaha di provinsi Bali, apalagi kata dia telah dilaksanakan pula pengerjaan infrastruktur jalan di wilayah utara berupa shortcut di beberapa titik pada jalur Buleleng-Denpasar dan telah dipastikannya pembangunan bandara baru di Utara Bali.
“Keempat, dari sisi sosial, Ombudsman Bali mencermati bahwa komitmen kepemimpinan baru Bali terhadap pelestarian budaya lokal telah mendorong partisipasi publik untuk menjamin keberlangsungan budaya lokal, sebagai ilustrasi, penggunaan atribut budaya dalam kontak sosial telah membuat kohesivitas publik semakin erat dan kuat,” paparnya.
Terakhir kata dia, dari sisi pelayanan publik, Ombudsman Bali melihat adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, sebagai contoh, pembentukan mall pelayanan publik di beberapa daerah dan raihan zonasi hijau kepatuhan tinggi oleh beberapa kabupaten menunjukkan aparatur pemerintah telah berubah paradigmanya.
“Yakni dari dilayani menjadi melayani publik. Mudah-mudahan capaian yang baik ini dapat ditingkatkan di tahun 2019 dan pada tahun-tahun berikutnya,” terangnya. ***
