LEWOLEBA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung di tingkat petani Rp 5.500 per kilogram (kg). Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 18 Tahun 2025 dan menjadi dasar bagi Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).
Akan tetapi Perum Bulog Cabang Larantuka belum memutuskan untuk membeli jagung di Lembata lantaran kualitas masih jauh dari standar.
Kondisi ini memaksa pemerintah Kabupaten Lembata melalui pernyataan bupati Lembata Kanis Tuaq, harga jagung yang dibeli dari petani dengan harga 4.200/kilogram. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada pihak lain selain Bulog untuk dapat membeli hasil jagung petani.
Pimpinan Buloh Cabang Larantuka, Mustafa Suhud, ketika dikonfirmasi suluhnusa.com melalui telepon mengaku saat ini pihaknya belum membeli jagung petani di Lembata, karena kualitas tidak sesuai dengan standar Bulog.
Menurut Suhud, pihaknya sudah melakukan survey ke lapangan di tiga kecamatan yaitu Ile Ape, Nubatukan dan Nagawutun tetapi hasilnya nihil. Kualitas jagung pada petani tidak sesuai standar Bulog.
“Kami sudah melakukan survey di Kecamatan Ile Ape, Nubatukan dan Nagawutun. Hasilnya kadar air masih di atas 15 persen sehingga sulit untuk kami beli. Apalagi perlakukan petani terhadap jagung pasca panen masih manual”, ungkap Suhud.
Lebih jauh Suhud mengungkapkan bukan saja kadar air yang belum sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, tetapi ada juga benda asing yang ditemukan dalam jagung dan juga ada bintik bintik hitam.
Benda asing dan bintik hitam ini, menurut Suhud, disebabkan perlakukan petani terhadap jagung yang masih manual.
“Di tiga kecamatan itu, kami temukan proses pengeringan jagung oleh petani masih manual bahkan bukan di tempat yang bersih. Dikeringkan saja di tanah menggunakan jaring dan dibiarkan selama tiga hari tiga malam. Sementara benda asing yang ditemukan karena proses luruh jagung tidak memperhatikan tongkol yang sudah benar benar kering atau tidak. Tongkol yang basah dipaksa luruh dengan mesin mengakibatkan tongkol hancur dan tercampur dan biji jagung”, ungkap Suhud.
Menurutnya, perlakuan terhadap jagung pasca panen juga harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lembata dan Petani.
“Sampai saat ini kami belum putuskan berapa ton jagung yang dapat kami beli dari Lembata. Dengan kondisi rendahnya kualitas jagung yang ada di Petani Lembata saat ini, silakan petani jual ke pihak lain. Kami, pihak Bulog akan beli jagung di Lembata kalau sudah memenuhi standar”, ungkap Suhud.
Kepala Dinas Koperindag Lembata, Wilhelmus Leweheq pun mengakui hal yang sama, kualitas jagung di Lembata rendah. Tidak memenuhi standar Bulog.
“Kita juga sadar bahwa kualitas jagung di Lembata memang rendah sehingga kita turunkan harganya menjadi 4500/kg. Agar ada pihak lain yang membeli. Prinsipnya, jagung di petani dapat terbeli. Tidak boleh ada penumpukan jagung di petani”, jelas Wilhelmus.
Selain pengakuan terhadap rendahnya kualitas Jagung di Lembata, Wilhelmus juga mengklarifikasi bahwa penilaian publik terhadap pemerintah seolah seolah pemerintah menjadi pedagang jagung adalah tidak benar. Pemerintah hanya memfasilitasi, menciptakan ruang dan iklim agar pihak lain baik Bulog maupun pengusaha dapat membeli jagung petani.
“Sebelum itu saya mau menjelaskan agar tidak salah persepsi. Bahwa membeli jagung itu bukan berarti pemda langsung membeli jagung. Bukan begitu maksudnya. Memfasilitasi pemasaran jagung yang dimiliki petani. Pemda melakukan komunikasi dengan bulog, sebuah perusahaan negara yang bertugas untuk membeli hasil komoditi petani termasuk jagung. Juga memfasilitasi, membuka iklim pemasaran bagi pihak lain termasuk pengusaha yang mau membeli jagung pada petani di Lembata”, jelasnya kepada wartawan di ruangan kerjanya beberapa waktu yang lalu.
Wilhelmus menuturkan, berdasarkan uji petik di lapangan bersama tim Bulog kualitasnya belum layak masuk gudang bulog karena ditemukan kadar air di atas 15 persen, ada benda asing dan antitoksin belum memenuhi 50 persen.
Disinggung terkait kebijakan penetapan harga oleh pemerintah jauh di bawah HPP nasional dilakukan tanpa dokumen resmi hanya untuk membuka peluang jual beli jagung di Lembata.
Naifnya, sejak dilaunching oleh Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, 2 Mei 2025, Koperindag belum juga membeli jagung di Petani sebagai cadangan pangan nasional. Nasibnya setali tiga uang dengan Bulog. Kualitas jagung masih rendah.
Sementara anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD II sebesar Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk cadangan jagung pemerintah, yang sampai saat ini belum direalisasikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Lembata, Mukhtar Tanjung, ketika ditemui di ruangan kerjanya menjelaskan, jagung yang memiliki kadar air di atas 15 persen tidak bisa dikategorikan berkualitas rendah.
Alasannya, demikian Tanjung, jagung dengan kadar air di atas 15 persen itu tidak memenuhi standar Bulog tetapi tetap berkualitas.
“Bulog membeli jagung dengan standar yang sudah ditetapkan untuk benih dan cadangan pangan pemerintah. Standar kadar airnya 14 persen. Kalau saat ini jagung dengan kadar air 15 persen kalau dibeli bisa diolah menjadi beras jagung. Jadi bukan tidak berkualitas”, jelas Tanjung.
Untuk itu pihaknya, memiliki solusi mendatangkan mesin pengolahan beras jagung untuk menyerap jagung dari petani.
Menurut data Dinas pertanian stok jagung yang saat ini tersedia di petani sebanya 24.467,27 ton dari lahan panen seluas 12.055,84 ha.
“Luas lahan panen sama dengan luas lahan tanam. Karena pada musim tanam 2024 dan musim panen di tahun 2025 tidak terjadi gagal panen oleh petani di Lembata”, ungkap Tanjung. +++sandro.wangak
