suluhnusa.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Infrastruktur yang diikuti oleh mahasiswa dari 22 perguruan tinggi di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat melihat langsung dan mendapatkan pemahaman mengenai infrastruktur dasar yang dibangun Kementerian PUPR seperti air minum perdesaan, sanitasi perdesaan, irigasi kecil dan jembatan gantung.
Dengan memahami manfaat langsung infrastruktur bagi masyarakat, mahasiswa dihararapkan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dasar. “Kami mengucapkan terima kasih kepada 22 perguruan tinggi yang bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda dalam membangun infrastruktur,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Infrastruktur, (5/7/2018) di Jakarta.
Sementara Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin selaku Ketua Pelaksana KKN Tematik Infrastruktur dalam laporannya mengatakan, tujuan dari kegiatan KKN Tematik Infrastruktur adalah mensinergikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan keterlibatan mahasiswa melalui program KKN yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. “Program ini sudah terlaksana sejak 2014 dan di tahun 2018 ini kami lakukan kerja sama dengan 22 Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Untuk mensukseskan program tersebut, dilaksanakan sosialisasi mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia kepada perwakilan perguruan tinggi.
“Agenda hari ini adalah pemaparan program secara panel, lalu esok hari (6/7) akan dilanjutkan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama KKN tematik infrastruktur antara Kementerian PUPR dengan Perguruan Tinggi,” tambahnya.
Acara sosialisasi dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi, Kepala Pusat Studi Gender dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dari perguruan tinggi yang menjadi mitra yakni Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Khairun, Universitas Negeri Papua, Universitas Trunojoyo, Universitas Negeri Semarang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Palangka Raya, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Riau, Universitas Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Universitas Bangka Belitung, Universitas Bengkulu, Universitas Syiah Kuala, UIN Sumatera Utara, Universitas Cendrawasih, Universitas Maritim Raja Ali Haji, UIN Ar-raniry, dan Universitas Negeri Manado.
Setelah pembukaan dilanjutkan dengan diskusi panel yang mengangkat berbagai topik seperti Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi dan pengamanan sumber air baku, jasa konstruksi, program penyediaan perumahan dan pembiayaan perumahan, dan program infrastruktur permukiman.
Semester I 2018, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 30,38 Triliun
Semester pertama tahun anggaran 2018, penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 1 Juli 2018 mencapai 27,34% atau senilai Rp 30,38 triliun dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 111,06 triliun. Sementara progres fisiknya sebesar 30,26%.
Penyerapan anggaran terbesar di Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 12,16 trilun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 10,75 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,80 triliun.
Sementara untuk paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 10.039 paket dengan nilai Rp 87,14 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan.
Hingga 4 Juli 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 8.647 paket dengan nilai kontrak Rp 71,13 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp 74,54 triliun. Sehingga dari hasil lelang tersebut efisiensi yang diperoleh mencapai Rp 3,41 triliun.
Untuk paket dalam proses lelang sebanyak 1.174 paket dengan nilai pagu Rp 10,37 triliun dan paket masih dalam tahap persiapan lelang sebanyak 216 paket dengan nilai Rp 2,21 triliun.
Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut. Adapun, kebijakan pemaketan di Kementerian PUPR, sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sebanyak 90% diperuntukan bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta. ***
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
