Demi Selamatkan Pembahasan APBD 2027, DPRD Alor Tinggalkan Ruang Sidang Utama

Pemindahan lokasi sidang merupakan langkah yang diambil setelah pimpinan DPRD mengumpulkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas dampak insiden antara Johni...

KALABAHI – Perselisihan antara anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi Partai NasDem, Johni Tulimau, S.E., M.Si., dengan unsur pemerintah desa dan masyarakat Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), berbuntut panjang.

Insiden yang melibatkan Johni Tulimau dan warga Petleng tersebut kini merembet hingga memengaruhi pelaksanaan agenda persidangan DPRD Kabupaten Alor dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2027.

Untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik lanjutan sekaligus memastikan pembahasan APBD tidak terganggu, pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Alor sepakat memindahkan sementara lokasi persidangan dari gedung DPRD ke Aula Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kalabahi.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, yang akrab disapa Pak Buche, kepada wartawan di Bandara Mali, Sabtu (21/11/2026).

Saat itu, Paulus bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Belly, sedang menyambut kunjungan pribadi Kepala Negara Monako, Pangeran Albert II.

Paulus menjelaskan, pemindahan lokasi sidang merupakan langkah yang diambil setelah pimpinan DPRD mengumpulkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas dampak insiden antara Johni Tulimau dan masyarakat Desa Petleng.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik yang lebih luas, apalagi DPRD bersama pemerintah daerah sedang berada dalam tahapan penting pembahasan APBD murni 2027.

“Kemarin setelah insiden itu, pimpinan memfasilitasi kedua belah pihak. Namun, dalam pertemuan tersebut, walaupun Pak Johni secara pribadi sudah menyampaikan permohonan maaf, keluarga dari pihak Desa Petleng belum menerimanya. Oleh karena itu, belum ada titik temu,” ungkap Paulus.

Ia mengatakan, situasi tersebut menjadi perhatian serius pimpinan DPRD. Apalagi, insiden itu berpotensi memengaruhi kehadiran anggota dewan dalam persidangan dan mengancam terpenuhinya kuorum.


Momen pose bersama Dubes Paris Muhamad Oemar, Sekda Alor, Melki Bely, Ketua DPRD Paulus Brikmar dan Kapolres Alor, Nur Azhari, usai penjemputan Pangeran Albert II dari Monako, di Bandara Mali

Karena itu, pimpinan DPRD memilih mengambil jalan tengah setelah mendengarkan pandangan seluruh pimpinan fraksi. Mayoritas pimpinan fraksi, kata dia, menghendaki agar pembahasan APBD tetap berjalan tanpa menambah ketegangan di tengah masyarakat.

Paulus menegaskan, pembahasan APBD 2027 merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan nasib pembangunan, pelayanan publik, dan harapan masyarakat Kabupaten Alor.

“Jangan sampai persoalan ini kemudian mengakibatkan pembahasan APBD tertunda atau bahkan gagal. Kalau melewati tahapan waktu yang ditentukan, tentu ada konsekuensi dan sanksi. Yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, agenda persidangan saat ini telah memasuki paripurna ketiga, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran. Karena itu, seluruh tahapan pembahasan harus tetap berjalan sesuai jadwal.

Pemindahan lokasi persidangan tersebut, lanjut Paulus, bukan keputusan sepihak DPRD. Pimpinan dewan telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan pemerintah daerah hingga tercapai kesepakatan menggunakan Aula Kantor Kecamatan Teluk Mutiara sebagai tempat persidangan sementara.

Terkait kemungkinan penggunaan Gedung Dharma Wanita, Paulus menjelaskan bahwa fasilitas tersebut saat ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga atau gym yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penyewaan fasilitas.

Dengan pertimbangan tersebut, Aula Kantor Kecamatan Teluk Mutiara dinilai menjadi alternatif tempat yang memungkinkan persidangan tetap berlangsung.

Paulus juga meluruskan bahwa pemindahan tersebut hanya berlaku untuk kegiatan persidangan. Seluruh aktivitas administrasi dan pelayanan kelembagaan DPRD tetap dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Alor.

“Jadi, kehadiran anggota DPRD di Aula Kantor Camat Teluk Mutiara itu hanya untuk persidangan. Seluruh aktivitas dan kegiatan administrasi tetap berjalan di kantor DPRD Alor. Saya sebagai pimpinan bersama dua pimpinan lainnya juga tetap berkantor di sana,” jelasnya.+++


j.k


 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *