BRUSSEL — Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Belgia menggelar diskusi daring bertajuk “Curhat Politik 2026” pada Selasa, 11 Agustus 2026 menghadirkan Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDI Perjuangan, Once Mekel, sebagai narasumber.
Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (WNI-LN) yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diikuti oleh perwakilan DPLN PDI Perjuangan dan WNI dari 11 negara, yakni Belgia, Belanda, Jerman, Swedia, Austria, Inggris, Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Amerika Serikat, serta staf Once Mekel dari Romania. Sebaran peserta lintas benua ini menjadikan forum tersebut sebagai salah satu ajang konsolidasi diaspora PDI Perjuangan yang cukup representatif tahun ini.
Beragam Aspirasi dari Berbagai Negara
Selama hampir dua jam, peserta secara bergantian menyampaikan keluh kesah, gagasan, dan usulan kebijakan kepada Once Mekel.
Isu pendidikan menjadi salah satu topik yang paling banyak disorot. Perwakilan diaspora di Jerman, Dewi Ratih Skiba, mengusulkan agar Indonesia mengadopsi sistem pendidikan vokasi sejenis Ausbildung yang diterapkan di Jerman, sebuah model yang memadukan pembelajaran teori dengan pemagangan langsung di dunia kerja sehingga lulusannya lebih siap terserap industri.
Senada dengan itu, Julia Voss, diaspora dari Jerman, menyoroti pentingnya pendampingan integrasi bagi generasi muda Indonesia yang menempuh program Ausbildung di Jerman, sementara seorang peserta dari Swedia yang berprofesi sebagai guru menekankan bahwa fondasi moral anak terbentuk sejak usia 1–5 tahun, dengan mencontohkan kebijakan pendidikan gratis di Swedia yang diterapkan lebih dahulu sebelum program makan gratis.
Isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut mewarnai diskusi. Ketua DPLN PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachman, meminta perluasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak PMI yang bersekolah di Indonesia, sekaligus mengkritik ketentuan yang mewajibkan Kartu PMI sebagai syarat membawa barang seperti telepon seluler dari luar negeri.
Ia mengusulkan agar syarat itu dapat digantikan dengan Kartu Cuti atau Kartu Lapor Diri dari perwakilan RI.
Keluhan serupa datang dari Wayan Suryana (Jerman) yang menyoroti maraknya agen penyalur tenaga kerja tidak resmi yang menipu calon pekerja migran, termasuk kasus pekerja yang tiba di Malaysia tanpa pekerjaan yang dijanjikan.
Ia mengusulkan pembentukan basis data resmi pemerintah berisi daftar agen resmi beserta pemantauan kinerjanya. Herberth Sinaga dari Inggris menambahkan, pekerja migran informal di negaranya kerap meninggalkan tempat kerja melalui agen tak jelas setelah sekitar enam bulan bekerja, sementara Kedutaan Besar RI (KBRI) dinilai kurang responsif menangani persoalan tersebut.
Herberth Sinaga juga menyoroti sulitnya komunitas diaspora meminjam ruangan di KBRI untuk kegiatan budaya, terlebih jika kegiatan tersebut diketahui berafiliasi dengan organisasi partai politik.
Keluhan mengenai keterbukaan perwakilan RI juga disampaikan Lud dari Belgia, yang meminta agar promosi budaya Indonesia di luar negeri tidak hanya berpusat pada Bali, tapi juga menyasar ke daerah lain, serta Endah dari Austria, yang berharap kegiatan kebudayaan KBRI menjangkau wilayah di luar kota-kota besar.
Dari sisi ekonomi, Jennie Sinaga (Swedia) membagikan pengalamannya diminta membayar sejumlah biaya tidak resmi untuk dapat bertemu pejabat tinggi terkait rencana investasi di Indonesia. Ia menegaskan potensi bisnis diaspora akan jauh lebih besar apabila birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bahkan menawarkan gagasan kontribusi sukarela sebesar 1 persen dari hasil usaha untuk mendukung pendidikan di Tanah Air.
Sejumlah isu lain turut mengemuka, di antaranya usulan kebijakan dwikewarganegaraan dan pelestarian bangunan adat dari Jeyhana (Jerman), kendala keimigrasian bagi pemohon suaka politik di Amerika Serikat yang disampaikan Jerry Co, permintaan reaktivasi program magang kerja luar negeri, hingga usulan pembukaan kanal aspirasi permanen atau “desk luar negeri” di DPR-RI yang disampaikan Lud, termasuk gagasan menjembatani mahasiswa S2/S3 diaspora dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk riset perbandingan.
Direspons Positif, Diharapkan Ditindaklanjuti
Menutup sesi dialog, Once Mekel mencatat dan menjawab semua keluhan dan usulan yang masuk. Once mengaku senang dapat berdialog langsung dengan diaspora dari berbagai negara. “Saya senang sekali bisa bertemu dengan diaspora dari berbagai negara, saya sudah terima uneg-uneg, masukan dan ide-ide yang sangat bagus, semua sudah saya catat dan akan kita follow up. Saya harap kita akan bisa bertemu secara rutin,” ujarnya.
Ketua DPLN PDI Perjuangan Belgia, Ludovicus Mardiyono, menegaskan bahwa forum ini dimaksudkan sebagai ruang dialog berkelanjutan, bukan sekadar ajang keluh kesah semata.
“Pertemuan ini bukan sekedar curhat lalu selesai, ini adalah ruang dialog, ruang aspirasi kita sebagai WNI yang berdomisili di Luar Negeri. Saya berharap semua uneg-uneg dan usulan kita benar-benar dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh Bung Once Mekel sebagai satu-satunya wakil kami di Senayan,” katanya.
DPLN PDI Perjuangan Belgia menilai forum “Curhat Politik 2026” berjalan lancar dan produktif, dengan partisipasi aktif dari hampir seluruh perwakilan negara yang hadir. Ragam aspirasi yang terhimpun dalam forum ini rencananya akan disusun dalam laporan resmi dan disampaikan kepada DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri sebagai bahan masukan kebijakan, khususnya terkait perlindungan pekerja migran, reformasi pendidikan vokasi, keterbukaan layanan perwakilan RI di luar negeri, serta iklim investasi bagi diaspora.
Kegiatan semacam ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin sebagai jembatan komunikasi dua arah antara partai dan konstituen WNI di luar negeri, sekaligus memastikan suara diaspora turut menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan publik di Indonesia.+++
margaretha.wenge