KALABAHI, — Praktik penegakan hukum di jalan raya kembali menuai sorotan tajam. Operasi penilangan gabungan yang digelar aparat kepolisian di ruas jalan poros Kadelang, tepatnya di depan Warung Jember, memunculkan dugaan kuat adanya perlakuan tidak adil dalam penerapan aturan lalu lintas., Kamis 30 April 2026.
Seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, aparat kepolisian memang menjalankan tugasnya dalam menertibkan pengendara. Namun, ia menilai ada indikasi tebang pilih dalam proses penindakan di lapangan.
“Kita menghargai polisi yang sudah bertugas. Tapi jangan tebang pilih. Saya lihat sendiri, masyarakat dari gunung yang mau ke pasar, antar anak sekolah, justru ditilang. Kalau tidak lengkap, motor langsung ditahan,” ungkapnya.
Ironisnya, dalam operasi yang sama, seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Alor berinisial LGRD diduga tidak mendapatkan perlakuan serupa. Sumber menyebut, yang bersangkutan terlihat tidak menggunakan helm saat berkendara dan bahkan sempat dihentikan di lokasi razia.
Namun, bukannya ditindak tegas, oknum tersebut justru tetap berada di atas kendaraannya sambil berbincang santai dengan salah satu petugas polisi lalu lintas.
“Dia sempat ditahan di situ, di depan Warung Jember. Tapi tidak lama, sekitar 30 menit, malah disuruh putar arah dan lanjut jalan. Motornya tidak ditahan,” jelas sumber.
Peristiwa ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Mereka menilai hukum seolah hanya berlaku keras bagi rakyat kecil, sementara pejabat justru mendapatkan perlakuan istimewa.
“Kenapa masyarakat kecil ditahan, ditilang, tapi orang besar seperti anggota DPRD malah dilepas? Ini sangat tidak adil. Kami lihat langsung,” tegasnya.
Seorang pegawai dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Alor yang berada di lokasi juga mengaku menyaksikan kejadian tersebut. Ia bahkan menyayangkan momen itu tidak sempat terdokumentasi.
“Aduh, tadi saya lihat kakak. Kalau sempat difoto itu anggota DPRD,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih jauh, sumber menilai tindakan tersebut kontradiktif dengan peran DPRD yang selama ini lantang menyuarakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari sektor pajak kendaraan.
“Di DPRD mereka teriak soal PAD rendah. Tapi kenyataannya, diduga melanggar dan justru dibiarkan. Ini ironi,” tambahnya.
Masyarakat pun mendesak Kapolres Alor untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam operasi tersebut, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan razia agar tidak mencederai rasa keadilan publik.
Peristiwa ini menjadi ujian serius bagi komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu di Kabupaten Alor.
Hingga berita ini di tanyang, belum ada keterangan resmi dari Kasat lantas Polres Alor, Iptu Muhammad Aris S, S.H.,+++
j.k