ADONARA – Setiap akhir November, aku selalu berdiri dalam barisan perayaan HUT PGRI dengan senyum yang kutata rapi. Senyum yang penuh dengan kegembiraan lantaran merayakan ulang tahun profesi. Di panggung, para pejabat kembali mengucapkan mantra lama, “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ujung tombak pendidikan bangsa”. Kata-kata itu melayang seperti layang-layang yang benangnya entah siapa yang pegang, kadang terbang anggun, kadang tersangkut di pohon kenyataan.
Aku berdiri sambil membayangkan ujung tombak itu. Seharusnya tajam, kokoh, dan berkilau di bawah matahari perjuangan. Tetapi di Flores Timur, tempatku mengajar, tombak itu justru tampak berkarat, terantuk birokrasi yang tak kunjung berubah. Ironi ini begitu nyata, lebih nyata daripada spanduk besar yang memajang senyum pejabat di gerbang lapangan.
Aku masih ingat betul bagaimana suasana ruang kepegawaian ketika aku mengantar berkas kenaikan pangkat, kabar yang aku dapatkan, kenaikan pangkat kembali tertahan. Dari III B ke III C, dari III D ke IV A. Semuanya tersangkut di sebuah kata yang terdengar sederhana namun mematikan motivasi “kuota”.
Aku sendiri merupakan seorang guru yang sudah menunggu begitu lama, sepuluh tahun. Setiap kali mengisi dan mengajukan Daftar Usulan Kenaikan Pangkat (DUPAK) dan bukti dukung, aku merasa sedang menegakkan harapan. Tetapi setiap kali mendengar kata tertunda, aku merasa seperti sedang memahat patung dari kabut. Bagi kami guru-guru kenaikan pangkat bukan sekadar angka, bukan pula sekadar gaji. Ia adalah tanda bahwa kerja keras kami diakui, bahwa pagi-pagi yang kami isi dengan persiapan pembelajaran, rapat, dan administrasi tidak menguap begitu saja. Tapi apa daya, tombak kami bukan hanya tumpul; ia terjepit pintu kuota yang sempit.
Di kabupatenku, sekitar 50 sekolah masih dipimpin oleh PLT. Aku pernah mengunjungi beberapa di antaranya. Rasanya seperti memasuki kapal yang berlayar tanpa kapten tetap para guru bekerja sekuat tenaga, tetapi arah sering kabur. Seorang PLT yang kutemui pernah berkata lirih, “Saya bisa jaga kapal ini tetap mengapung, tapi untuk mengarahkan? Saya tak punya cukup kuasa untuk memutar kemudi”. Di sekolah yang lain seorang PLT mengeluh “Saya bahkan memiliki tanggung jawab lebih sebagai pemimpin juga harus mengajar 24 jam, jika itu tidak saya laksanakan maka tunjangan sertifikasi saya tidak terealisasi”.
Di titik itu, aku sadar bahwa sekolah sebenarnya bukan hanya butuh guru-guru hebat. Ia butuh kepemimpinan yang utuh, bukan bayangan yang berdiri sementara di kursi kepala sekolah. Tanpa nakhoda definitif, inovasi hanya menjadi wacana, dan program jangka panjang menjadi angan-angan yang menggantung di ruang rapat.
Yang paling menggigit, seperti duri yang tak mau dicabut adalah soal hak finansial. Kata orang, uang bukan segalanya. Tapi ketika hak itu tidak kunjung diberikan, rasanya seperti sedang menonton drama yang tak lucu. Rp 563.000.000. Jumlah itu terdengar berat di lidah pejabat, tetapi ringan sekali posisinya menguap entah ke mana. Anggaran rapelan yang seharusnya kami terima sejak 2019–2025 masih terparkir tanpa kepastian. “Sedang diproses”, kata mereka. Kata yang sudah terlalu sering kami dengar, seperti dentang bel sekolah yang terdengar di pagi hari dan di waktu-waktu pergantian jam pelajaran.
Belum lagi kekurangan TPG tahun 2023 untuk dua orang guru di SDI Kenotan, kasus yang seakan menunggu nasibnya sendiri tanpa urgensi. Hak-hak ini bukan sekadar nominal yang masuk ke rekening. Ia adalah penghargaan atas profesionalisme, sertifikasi, pelatihan, dan beban tugas yang makin menumpuk setiap tahun. Bagi kami, menunda hak adalah bentuk lain dari ironi. Ironi bahwa negara memanggil kami pahlawan, tetapi memperlakukan kami seperti catatan kaki dalam laporan keuangan.
Namun, di tengah ironi itu, aku melihat PGRI Flores Timur berdiri seperti rumah tua yang tetap menyalakan lampu di tengah hujan. Dari menjaring aspirasi hingga advokasi masalah-masalah yang dihadapi guru, PGRI berusaha menjadi suara bagi guru yang terlalu sering dibungkam birokrasi. Setiap rapat, setiap diskusi, setiap penyusunan rekomendasi adalah bukti bahwa kami tidak ingin hanya menjadi peserta upacara. Kami ingin perubahan yang nyata, Kenaikan pangkat yang tuntas tanpa hambatan fiktif. Kepala sekolah definitif yang hadir dan memimpin. Rapelan dan TPG yang dibayarkan tepat waktu dan penuh.
HUT PGRI seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar panggung. Cermin yang memaksa pemerintah daerah Dinas PKO, BKPMSD, dan siapa pun yang memegang kendali melihat ironi yang selama ini mereka biarkan tumbuh.
Setiap orang bisa memuji. Itu hal termudah dalam politik maupun seremonial. Tetapi penghargaan tertinggi bukan berasal dari podium, melainkan dari kepastian hak-hak yang dipenuhi tanpa harus mengemis birokrasi.
Aku sering membayangkan, jika suatu hari tombak itu benar-benar diasah kembali, diberi kepastian karir, kepemimpinan yang kuat, dan hak-hak yang tidak ditunda. Maka kami para guru akan menjadi ujung tombak yang bukan hanya tajam, tetapi tak tergantikan.
Sampai hari itu tiba, aku tetap akan berdiri di lapangan setiap HUT PGRI, dengan senyum yang sama, tetapi dengan harapan yang tak pernah padam, bahwa ironi ini suatu saat akan diselesaikan, bukan lagi sekadar didengar. Dan mungkin, hanya mungkin tahun depan, ketika mereka kembali berkata “Guru adalah ujung tombak pendidikan”, aku bisa percaya sepenuhnya. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kenyataan.
Oleh: Asy’ari Hidayah Hanafi, S.Pd., Gr
Sekretaris Bidang Pengembangan Profesi dan Karir Guru PGRI Flores Timur