Semua manusia ketika dilahirkan tidak ingin hidup terlantar. Keprihatinan pemerintah atas masalah sosial yang menimpah anak-anak usia sekolah dan terlantar dibuktikan dengan menggandeng beberapa panti asuhan di seluruh bali untuk menampung sekaligus memabntu biaya sekolah. Bahkan sebelum dititipkan di Panti Asuhan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial Bali, melakukan pembinaan terhadap anak-anakl tersebut. Bahwa diakui masalah sosial menyangkut anak-anak ini sangat komprehensif dan butuh solusi yang komprehensif pula.
Banyak anak usia sekolah di Provinsi Bali yang saat ini dipekerjakan orang tua di beberapa lokasi baik sebagai penjual maupun sebagai gepeng, ini sangat disesali dan mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Bali terkait rekapitulasi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2011 terdata anak terlantar sebanyak 18.137 orang, anak nakal 263 orang dan anak jalanan sebanyak 102 orang.
Kepala Dinas Sosial, Nyoman Wenten, kepada iniberita.com di ruangan kerjanya, 15 Agustus 2013 mengungkapkan anak-anak usia sekolah idealnya harus sekolah. Akan tetapi saat ini banyak anak usia sekolah yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya karena kondisi ekonomi dan beberapa faktor lainnya.
“Anak-anak usia sekolah harus sekolah. Mereka mesti belajar, tetapi masih banyak anak-anak yang bekerja saat ini,” ungkap Wenten.
Wenten pun tidak setuju dengan perilaku beberapa orang tua yang rela mempekerjakan anak-anaknya. Oleh karena itu, dirinya menghimbau agar mempekerjakan anak jangan lagi dilakukan oleh orang tua.
Adalah kurang etis. Kurang tepat bahkan melanggar hak hidup anak-anak apabila orang tua memperlakukan anak sebagai pekerja.
“Anak-anak dipekerjakan kurang tepat. Anak-anak usia belajar harus belajar,” tegasnya seraya menjelaskan pihak Dinas Sosial Provinsi Bali, sudah melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang kurang mampu.
Pasalnya ketidakmpuan orang tua dalam mendidik anak dan tuntutan ekonomi dari keluarga, merupakan soal utama yang mesti diselesaikan bersama. Lebih jauh, Susrama menjelaskan, pihaknya telah membina anak-anak di rumah singgah atau rumah penitipan anak sementara, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan 78 panti asuhan di seluruh bali untuk menampung anak-anak ini.
Kerjasama dengan beberapa Yayasan Panti Asuhan ini bukan hanya untuk menampung tetapi juga membantu biaya sekolah. “Beberapa panti asuhan memfasilitasi penampungan juga membantu biaya anak-anak sekolah. Banyak anak-anak yang disekolahkan di Yayasan Dwijendra. Inilah bentuk kepedulian kita,” ungkapnya.
Saat ini anak-anak yang sudah ditampung di Panti Asuhan sebanyak 2000 s/d 3000n anak-anak, rata-rata 50 s/d 100 per panti asuhan. Untuk mendukung keberlangsungan panti asuhan yang menampung anak-anak ini, pemerintah lalu menggelontorkan dana untuk subsidi makan, dengan perhitungan seorang perhari disubsidi untuk makan sebesar Rp. 3000.
Pendidikan menurut, mantan Kepala UPT Dispenda di Buleleng ini, merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas hidup. Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang komprehensif oleh karena itu, butuh solusi yang komprehensif pula. “Tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara parsial,” tutup Susrama.