suluhnusa.com – Rapat Dengar Pendapat DPRD dan Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat Lembata (AMPERA) terkait persoalan BBM di Lembata.
Koordinator AMPERA, Dominikus Karangora dalam pernyataan mempertanyakan peran DPRD dalam menyelesaikan persoalan BBM di Lembata bersama Pemerintah.
Lebih jauh, Karangora mengungkapkan bahwa antrian panjang BBM di Lembata bukan disebabkan karena pengecer.
Untuk itu ia berharap agar ada solusi yang dapat direkomendasikan dalam rapat dengar pendapat ini kepada pemerintah Kabupaten Lembata sebagai upaya mengatasi persoalan BBM dimaksud.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, AMPERA mengatakan beberapa point’ penting yakni menghadirkan segera pemerintah kabupaten Lembata dan PT Sunur untuk mencari tau persoalan yang sebenarnya.
Selain itu, AMPERA juga mendesak DPRD untuk mendesak Pemkab Lembata mengeluarkan surat izin tambat labuh bagi kapal mini tangker milik PT. Hikam.
“Kami juga mendesak agar pemerintah segera mengurus pelabuhan jober sebagai fasilitas pendukung bongkar muat BBM,” ungkap Karangora.
Diakhir pernyataan, AMPERA mendesak agar pemerintah segera menambah kuota BBM.
Anggota DPRD Lembata dari Partai Gerinda, Paulus Makarius Dolu, pada kesempatan tersebut meminta pimojnan DPRD untuk menghadirkan PT. Sunur dan PT. Hikam bersama pemerintah dan DPRD mencari persoalan dan menemukan solusi bersama dalam mengatasi persoalan BBM.***
sandro wangak