PANYABUNGAN – Sejumlah elemen aktivis mahasiswa dan kepemudaan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyatakan sikap menolak keras wacana pengusungan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri.
Penolakan tersebut disuarakan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa Pemuda Indonesia (GAMPMI) bersama Forum Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik (MP4) dalam keterangan resminya kepada awak media di Panyabungan, Selasa, 17 November 2026.

Ketua Umum GAMPMI, Lukmanul Hakim Nasution, S.H., menegaskan bahwa kursi Wakil Presiden (RI-2) bukan merupakan ruang bagi-bagi kekuasaan antar-elite politik. Menurutnya, penempatan figur dari lingkaran internal partai yang sama dengan Presiden RI berpotensi menciptakan hegemoni kekuasaan yang tidak sehat bagi iklim demokrasi nasional.
“Dominasi satu kekuatan politik dalam pemerintahan sangat berbahaya. Hal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik kekuasaan yang koruptif dan mengarah pada pola lama diktator otoritarianisme seperti masa Orde Baru,” tegas Lukman yang juga Sekretaris DPC Rempala (Remaja Masjid Pencinta Alam) Kab Madina ini.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga menyoroti adanya dugaan penggiringan opini publik secara sistematis dan masif. Ia menilai upaya tersebut sengaja dibangun untuk menciptakan kesan bahwa hanya Sufmi Dasco Ahmad yang layak mengisi kursi RI-2, sekaligus menutup ruang bagi putra-putri terbaik bangsa lainnya untuk berkompetisi secara adil (fair play).
“Ini adalah bentuk pembodohan publik yang mengancam demokrasi yang sehat,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Forum MP4 (Mahasiswa Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik), Arief Azka Batubara, menekankan bahwa penentuan figur Wakil Presiden harus berlandaskan pada integritas, kapasitas, pemikiran kritis, serta keberpihakan nyata kepada rakyat—bukan hasil kompromi politik “dagang sapi” di tingkat elite.
“Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, melainkan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Republik ini tidak kekurangan tokoh berintegritas selain Dasco yang pantas menjadi Wakil Presiden,” ujar Azka yang mantan aktivis HMI UIN Sumut ini.
Atas dasar itu, kedua elemen aktivis ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap lebih terbuka, objektif, dan selektif. Mereka meminta Presiden membuka ruang seluas-luasnya bagi kandidat dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan profesional, akademisi atau partai koalisi maupun non-koalisi—seperti PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Golkar, PKB, hingga Partai NasDem—guna menjaga keseimbangan politik nasional.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal isu nasional ini dari daerah, GAMPMI dan Forum MP4 menyatakan berencana akan segera menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pasar Baru Panyabungan dalam waktu dekat.
Selain turun ke jalan, mereka juga akan menggalang “Petisi Masyarakat Madina Tolak Dasco” serta membagikan ribuan selebaran kepada warga.
“Saat ini kami tengah memfinalisasi teknis gerakan bersama elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Ormas lainnya. Kami ingin memastikan suara penolakan dari Mandailing Natal ini menggema hingga ke pemerintah pusat,” pungkas Lukman.
ms./tim
