KALABAHI, – Penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai sekitar Rp450 ribu di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Kabupaten Alor, berujung polemik.
Seorang anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi Partai NasDem, Joni Tulimau, dilaporkan oleh Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Petleng, Stefanus Maukari, diduga melontarkan perkataan kasar saat dirinya bersama petugas pemungut pajak mendatangi kantor DPRD untuk menagih tunggakan pajak tersebut.
Merasa direndahkan saat menjalankan tugas pemerintahan, Stefanus bersama keluarga dan sejumlah masyarakat Desa Petleng menyatakan akan membawa persoalan itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Alor.
Pernyataan tersebut disampaikan Stefanus kepada wartawan di Desa Petleng, Rabu (18/11/2026). Saat memberikan keterangan, ia didampingi Sekretaris Desa Petleng Deni Maata, Mikha Maata, sejumlah pemuda, serta warga lainnya.
Stefanus menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WITA. Saat itu, dirinya bersama seorang petugas pemungut pajak dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Alor mendatangi kantor DPRD Alor untuk menemui Joni Tulimau.
Kedatangan mereka bertujuan menagih tunggakan PBB atas objek pajak milik Joni Tulimau yang berada di Desa Petleng. Nilai pokok pajak tersebut sekitar Rp450 ribu, belum termasuk denda keterlambatan.
Menurut Stefanus, setibanya di kantor DPRD, mereka diterima oleh pegawai setempat dan diarahkan menuju sebuah ruangan tempat Joni berada. Di ruangan itu terdapat seorang lainnya yang duduk sekitar enam meter dari tempat mereka bertemu.
Stefanus mengaku telah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Namun, dalam percakapan tersebut, Joni disebut mempertanyakan alasan mereka datang ke kantor DPRD, bukan langsung ke rumahnya.
Stefanus menyebutkan, dalam percakapan itu Joni melontarkan kata “bodok” yang ditujukan kepadanya.
Selain itu, Joni disebut mempertanyakan siapa atasannya dan menyampaikan bahwa dirinya berada di komisi yang membidangi urusan pajak serta memiliki kewenangan menaikkan pajak.
“Saya datang ke kantor karena tidak tahu rumahnya. Kami datang bukan untuk mencari masalah, tetapi menjalankan tugas menagih pajak yang sudah jatuh tempo,” ungkap Stefanus.
Ia menegaskan, penagihan pajak merupakan bagian dari tugas pemerintahan desa. Menurutnya, petugas tidak akan mendatangi wajib pajak apabila tidak terdapat tunggakan.
Stefanus juga mengingatkan bahwa pembayaran PBB saat ini semakin mudah. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui kantor desa, Bapenda, maupun layanan pembayaran secara daring.
“Sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi panutan masyarakat. Apalagi yang bersangkutan merupakan anggota DPRD yang berkaitan dengan urusan pajak. Kami datang menjalankan tugas, bukan meminta sesuatu,” tegasnya.

Stefanus mengaku tidak menerima perkataan yang menurutnya merendahkan martabat dirinya sebagai aparat pemerintah desa sekaligus orang tua.
Ia mengatakan, persoalan tersebut juga telah diketahui kepala desa, aparat desa lainnya, keluarga, dan masyarakat Petleng sehingga memunculkan reaksi keberatan.
Dukungan terhadap Stefanus juga disampaikan Sekretaris Desa Petleng, Deni Maata, dan Mikha Maata yang merupakan salah seorang anggota keluarga.
Keduanya menyatakan keberatan atas dugaan ucapan Joni yang menyebut Stefanus dengan kata “bodok”.
Mereka menilai Stefanus sedang menjalankan tugas resmi pemerintahan dalam melakukan penagihan pajak, sehingga tidak sepatutnya mendapat perlakuan yang dianggap merendahkan.
“Joni harus mempertanggungjawabkan ucapannya dan kami akan melaporkan persoalan ini ke Badan Kehormatan DPRD Alor,” tegas Mikha.
Mereka berharap BK DPRD Alor dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif sesuai mekanisme dan tata tertib lembaga legislatif.
Ketegangan berlanjut pada Rabu petang. Berdasarkan informasi yang diterima media ini sekitar pukul 18.00 WITA, sejumlah pemuda dan warga Desa Petleng mendatangi kantor DPRD Kabupaten Alor untuk mencari Joni Tulimau.
Dalam kejadian tersebut, sejumlah warga bahkan sempat melakukan aksi pemalangan pintu kantor DPRD Alor. Aksi tersebut menjadi indikasi bahwa persoalan yang bermula dari penagihan tunggakan PBB kini telah berkembang menjadi polemik yang melibatkan masyarakat Desa Petleng.
+++
j.k
