KUPANG,– Lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terancam dideportasi setelah ditemukan terdampar di perairan Pulau Ndana, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao.
Kelima WNA tersebut diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan Australia. Saat ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah memproses Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap mereka.
Berdasarkan informasi yang diterima Media Suluhnusa.com, pada, Senin,16 November 2026, pukul 16.25 WITA,
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menjelaskan bahwa kelima WNA tersebut terdiri atas empat laki-laki berinisial WY, CJ, JH, dan ZS serta seorang perempuan berinisial SY.
Mereka diserahkan Polres Rote Ndao kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada Jumat (13/11/2026), setelah ditemukan dalam peristiwa kapal terdampar di perairan Pulau Ndana pada 5 November 2026.
Dalam konferensi pers di Aula Kantor Imigrasi Kupang, Senin (16/11/2026), Saroha memaparkan bahwa kapal yang ditumpangi kelima WNA itu berangkat dari Baubau, Sulawesi Tenggara. Mereka bersama tiga warga negara Indonesia (WNI) yang berperan sebagai awak kapal.
Namun, kapal mengalami kerusakan mesin di tengah perjalanan hingga akhirnya terdampar di perairan Pulau Ndana. Kelima WNA kemudian dievakuasi nelayan bersama personel terkait dan diamankan Polres Rote Ndao untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hasil pemeriksaan keimigrasian mengungkapkan bahwa kelima WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Mereka kemudian melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Kendari hingga Baubau sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut.
Meski memiliki paspor yang masih berlaku, izin tinggal kelimanya diketahui telah berakhir pada rentang 12 hingga 14 November 2026.
Selain itu, keberangkatan melalui jalur laut dari Baubau menuju Australia dilakukan tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Atas temuan tersebut, Imigrasi melakukan pemeriksaan dan pendalaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Hasil pemeriksaan menjadi dasar penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), berupa kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia serta deportasi.
Saroha Manullang menegaskan, Imigrasi tetap terbuka terhadap keberadaan warga negara asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dan mematuhi ketentuan hukum.
Namun, warga negara asing yang melanggar aturan akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Imigrasi sangat welcome bagi WNA yang datang dan memberikan dampak positif di Indonesia serta menaati peraturan yang berlaku. Namun, bagi WNA yang tidak menaati peraturan, tentu akan ditindak tegas melalui Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Saroha.
Menurut dia, penanganan persoalan keimigrasian membutuhkan kerja sama yang harmonis dan humanis antara Imigrasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Terhadap kelima WNA tersebut, proses tindakan administratif akan terus berjalan sembari dilakukan pendalaman untuk memastikan seluruh penanganan sesuai ketentuan hukum.
Sementara menunggu proses deportasi, kelimanya ditempatkan sementara di ruang detensi Kantor Imigrasi Kupang. Mereka tetap mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Imigrasi NTT juga menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan setiap orang asing menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.+++
j.k
