suluhnusa.com – Kampus semakin menujukan arogansinya terhadap mahasiswa. Arogansi ini terimplementasi pada pemberian sanksi terhadap mahasiswa sebagai pelopor perubahan. Kita ketahui bersama bahwa kampus sebagai ruang ilmiah dalam mengembangkan tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal.
Dalam hal ini kampus sebagai corong dalam mengawasi, mengendalikan dan merubah bangsa karena didalamnya terdapat mahasiswa sebagai simbol harapan dalam memajukan bangsa dan negara dengan ide dan gagasan yang progresif. Tetapi, kampus saat ini tidak ubanhya pabrik.
Seperti yang dipropagandakan oleh dua mahasiswa Universitas Hasanudin (UH) yang diberikan hadiah skorsing. Keputusan pemberian sanksi birokrasi UH terhadap mahasiswa merupakan teladan yang buruk dalam pelaksanaan pendidikan.
Jika kita melihat secara objektif saat ini, prioritas kampus dalam kiprah dunia pendidikan beriperasi secara instan. Bekerja dengan tunggal yaitu menghasilkan sarjana secara massal tanpa mempertimbangkan kualiat arah keberpihakannya.
Corak operasi massal dalam praktek dunia pendidikan tinggi saat ini tidak hanya berfokus pada percetakan sarjana. Fenomena operasi massal juga terjadi pada hal lain yaitu pemberhentian (drop out) terhadap 2.434 mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM).
Keputusan itu tidak memiliki landasan moral dengan tidak mempertimbangkan biaya kuliah yang sangat mahal dan masa depan mereka yang dibinasakan. Walaupun kampus memiliki dasar aturan yang jelas. Tetapi aturan itu tidak mempunyai dimensi demokratis dalam perumusannya karena tidak melibatkan mahasiswa.
Selain corak massal sperti diatas yang mennujukan arogansi pelaku pendidikan dalam hal ini birokrasi kampus. Yang lebih memprihatinkan dan mencoreng wajah pendidikan nasional yaitu adanya premanisme intelektual yang melakukan pemalakan terhadap mahasiswa dengan kemasan yang sangat cantik.
Contohnya kejadian di kampus Universitas Islam Makassar (UIM) yang malakukan pemungutan biaya sebesar Rp 15.000 terhadap mahasiswa dengan alasan untuk membiayai pelaksanaan final. Belum lagi pemaksaan terhadap mahasiswa UIM agar wajib mengikuti kegiatan ko-kurikuler dengan dipaketkan seragam sebagai syarat wajib dalam mengikuti yang peruntukannya tidak didapatkan secara gratis.
Tindakan arogan ini menunjukan bahwa kampus tidak mempunyai skema sistematis dalam mendidikan ataupun memfasilitasi mahasiswa.
Dunia pendidikan tinggi semakin mengalami dekadensi dalam perkembangannya. Rekonstruksi yang mereka lakukan untuk penyesuaian keadaan sangat bertentangan dengan cita-cita UUD 1945.
Kampus tidak memiliki upaya integritas dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Malahan praktek yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini merukan pengeksploitasian oleh manusia atas manusia (Kebebasan berpendapat semakin dikekang dan biaya kuliah yang sangat mahal).
Masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini perlu dievaluasi secara radikal oleh mahasiswa, tanpa perlu menunggu kesadaran dari pihak birokrasi kampus. Dengan bergotong-royong membangun persatuan dan kesatuan agar menciptakan tatanan pendidikan yang ideal dan bisa diakses secara keseluruhan (gratis, ilmiah dan demokrastis) dengan menjadikan UUD 1945 dasar sebagai pijakannya.
Pernyataan LMND ini terkait keputusan Universitas Negeri Makasar (UNM) yang resmi men-drop out atau memecat 2.434 mahasiswanya, seperti disampaikan Kepala Humas, UNM Burhanuddin, 31 Januari 2018.
Adapun pemecatan tersebut kata Burhanuddin karena alasan akademik lantaran dua ribu lebih mahasiswa tersebut tak mencapai batas minimal standar akademik yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan informasi dari pak WR 1 bahwa Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tidak sampai 2,00 dan standar minimal Satuan Kredit Semester (SKS) berdasarkan hasil evaluasi,”kata Burhanuddin.
Sehingga keseluruhan terdapat 2.434 mahasiswa yang di-DO, dari total 32.000 lebih mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus orange tersebut. (djr/*)
