SUUH NUSA, KUPANG – Mendikbudristek Nadiem Makarim sedang gencar gencarnya melakukan evaluasi penerapan program merdeka belajar di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023.
Terbaru, Mendikbudioristek mengutus tim Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), melakukan audens bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang. Selain melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Tim PSKP juga mengunjungi BPMP Provinsi NTT, BGP Prov. NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT selama empat hari, sejak 7 September 2023.
Kunjungan ke lembaga-lembaga tersebut adalah dalam kaitannya dengan kegiatan kajian yang dilaksanakan oleh PSKP saat ini, yakni Keselarasan Program Merdeka Belajar di Daerah.
Hal ini disampaikan Lukman Solihin selaku Koordinator Substansi Analisis dan Advokasi Kebijakan, PSKP, kemendikbudristek kepada SuluhNusa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, usai bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumul Djami di ruangan kerjanya, 7 September 2023.
Lukman menungkapkan, kehadiran timnya di Kota Kupang untuk melihat lebih mendalam, apa kira-kira bisa dan perlu diperbaiki oleh Kemendikbudristek terkait keselarasan kebijakan Merdeka Belajar antara pusat dan daerah.
“Apakah ada kekurangan dalam hal berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maka kami melakukan audens ini. Output dari kegiatan ini nantinya adalah rekomendasi kebijakan”, ujar Lukman Solihin selaku Koordinator Substansi Analisis dan Advokasi Kebijakan, PSKP.
Selain itu sebagai anggota tim kajian, Tito Erland Setyadi, menambahkan kunjungan ini bukan melakukan penilaian atau evaluasi lembaga-lembaga tersebut. Tapi kami melihat langsung serta menjaring informasi dan data bagaimana selama ini peran UPT kemendikbudristek berkolaborasi/berkomunikasi mengadvokasikan program Merdeka Belajar di daerah, salah satunya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
“Jadi kami hanya menjaring informasi dan data apa yang kira-kira perlu diperbaiki oleh pusat”, tegas Tito.
Ia menambahkan bahwa menyamakan persepsi dan pemahaman terkait adaptasi perubahan/transformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar di daerah sangatlah penting. Oleh karena itu Kemendikbudristek melakukan berbagai upaya untuk mengadvokasikan kebijakan Merdeka Belajar ini. Salah satunya melalui unit teknisnya, PSKP melakukan kajian ini. Tentu peran serta, dukungan/dorongan, dan respons dari pemangku kepentingan serta stakeholder diharapkan dalam mensukseskan program Merdeka Belajar ini di daerah terutama pada setiap satuan pendidikan.
Sementara itu Linda Efaria, salah satu anggota tim menjelaskan implementasi pada satuan pendidikan pelaksana program Merdeka Belajar merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliabel.
“Program Merdeka Belajar pada satuan pendidikan bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (feasibility) rancangan dan implementasi program dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana program Merdeka Belajar. Nantinya hasil dari penerapan program merdeka belajar dapat dijadikan referensi serta memperbaiki serta digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai dalam implementasi merdeka belajar kedepannya oleh Pemerintah Pusat melalui kemendikbudristek”, ungkapnya.
Usai melakukan kunjungan ke Dinas pendidikan an Kebudayaan Kota Kupang, Tim Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) akan melakukan kunjungan ke sekolah sekolah untuk melakukan perkembangan penerapan Kurikulum merdeka belajar. +++goe.t